MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Saham, Ekonom Soroti Tata Kelola
- Ekonom CELIOS Nailul Huda menilai rencana MSCI mengklasifikasikan pasar saham Indonesia sebagai standalone market menjadi peringatan keras untuk membenahi tata kelola bursa.
- Minimnya keterbukaan informasi, terutama transaksi investor besar, dinilai dapat menggerus kepercayaan investor; ketidakpastian politik juga berpotensi mendorong penarikan dana.
- Nailul meminta OJK dan pemerintah menjelaskan pengumuman MSCI, mengevaluasi persoalan tata kelola, menjaga independensi OJK, serta mengantisipasi isu keterlibatan pemerintah dalam aksi korporasi.
Jakarta, IDN Times - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait rencana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi standalone market menjadi peringatan keras bagi otoritas pasar modal untuk membenahi tata kelola bursa.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah keterbukaan informasi, terutama terkait transaksi saham yang melibatkan investor besar.
"Saya melihatnya ini sebagai tamparan keras bagi otoritas di pasar saham dalam hal tata kelola pasar saham kita. Bagaimana MSCI ini menilai dari tata kelola, khususnya terkait dengan informasi. Informasi ini masih sangat langka, terutama transaksi saham yang melibatkan pemain besar," kata Nailul kepada IDN Times, Jumat (16/10/2026).
1. Minimnya transparansi bisa gerus kepercayaan investor
ilustrasi IHSG (IDN Times/Aditya Pratama) Dia menilai, minimnya transparansi dapat menggerus kepercayaan investor terhadap pasar saham domestik. Terlebih, menurutnya, pasar modal Indonesia juga diwarnai isu politik yang berpotensi memengaruhi keputusan investor.
Nailul mengatakan investor cenderung rentan terhadap ketidakpastian politik.
"Kondisi tersebut dapat mendorong investor menarik dananya dari pasar saham Indonesia apabila kepercayaan terhadap tata kelola bursa terus menurun," tegasnya.
2. OJK perlu mengevaluasi berbagai persoalan tata kelola yang selama ini dinilai belum terselesaikan
Ilustrasi IHSG. (IDN Times/Aditya Pratama) Oleh karena itu, dia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah memberikan penjelasan terkait pengumuman MSCI, sekaligus memastikan pembenahan tata kelola pasar modal berjalan secara konkret.
Menurutnya, OJK juga perlu mengevaluasi berbagai persoalan tata kelola yang selama ini dinilai belum terselesaikan. Dia menekankan pentingnya menjaga independensi OJK dari intervensi pemerintah maupun kepentingan politik.
"Pemisahan urusan OJK dengan pemerintahan eksekutif harus menjadi keharusan. Isu soal overtaking dari kalangan istana harus bisa diantisipasi dengan bijak," ujarnya.
3. Berbagai isu aksi korporasi bisa beri sentimen
ilustrasi gedung BCA (unsplash.com/Hendra Jn) Dia juga menyoroti munculnya isu mengenai keterlibatan pemerintah dalam aksi korporasi di pasar modal.
Menurutnya, isu semacam itu perlu diantisipasi agar tidak memperluas ketidakpastian di kalangan investor.
