MTI Usul Dana Subsidi BBM Dialihkan ke Transportasi Umum
- Djoko Setijowarno menyoroti ketimpangan subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi, sementara transportasi umum dan barang hanya mendapat porsi kecil dari total konsumsi subsidi.
- MTI mengusulkan pengalihan dana subsidi BBM untuk mempercepat pembangunan dan modernisasi transportasi publik di daerah agar manfaatnya lebih luas serta mendukung target Indonesia menjadi negara maju 2045.
- Subsidi motor listrik tetap diperlukan bagi wilayah 3TP dan pulau kecil dengan keterbatasan pasokan BBM, namun fokus utama diarahkan pada penguatan sistem transportasi umum sebagai jaring pengaman sosial.
Jakarta, IDN Times – Anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan. Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai, besarnya anggaran subsidi energi selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran karena mayoritas justru dinikmati kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi.
Menurut Djoko, beban subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berubah dari tahun ke tahun. Hal itu dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingkat konsumsi masyarakat.
Data menunjukkan realisasi subsidi BBM sempat mencapai Rp551,2 triliun pada 2022, kemudian turun menjadi Rp375 triliun pada 2023 dan Rp113,3 triliun pada 2024. Namun, pada 2025 kembali melonjak menjadi Rp394,3 triliun sebelum dipatok sebesar Rp210,1 triliun pada 2026.
Djoko menilai pola tersebut menunjukkan perlunya perubahan strategi dalam pengelolaan subsidi energi agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Table of Content
1. Mayoritas subsidi BBM dinikmati pemilik kendaraan pribadi
Djoko mengatakan, sektor transportasi menyumbang sekitar 40 persen dari total konsumsi BBM nasional. Namun, distribusi manfaat subsidi dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan sosial.
"Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 93 persen dari konsumsi BBM subsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat," ujar dia.
Sementara itu, transportasi barang hanya menikmati sekitar 4 persen dari konsumsi BBM subsidi, sedangkan transportasi umum penumpang hanya memperoleh porsi sekitar 3 persen.
Kondisi tersebut membuat anggaran subsidi yang nilainya ratusan triliun rupiah dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
2. Dana subsidi dinilai lebih efektif untuk membenahi transportasi publik
Sebagai solusi, Djoko mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dan modernisasi transportasi umum di daerah. Menurut dia, langkah ini penting untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
"Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan. Dengan waktu yang tersisa tinggal 19 tahun menuju 2045, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang," kata dia.
Namun, tantangan yang dihadapi masih besar. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 daerah atau sekitar 9 persen yang berhasil membenahi sistem transportasi umum menjadi lebih modern.
Djoko bahkan menilai anggaran subsidi kendaraan listrik roda dua lebih tepat jika digunakan untuk mendorong pemerintah daerah membangun layanan transportasi publik yang lebih baik.
"Daripada mengalokasikan subsidi Rp5 juta untuk pembelian motor listrik secara umum, anggaran tersebut akan jauh lebih berdampak jika dialihkan untuk menstimulus pemda dalam membenahi transportasi publik," ujar dia.
3. Motor listrik tetap diperlukan untuk wilayah 3TP dan pulau kecil
Meski demikian, Djoko tidak menolak keberadaan insentif kendaraan listrik. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran.
Dia mengusulkan agar subsidi motor listrik diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah pulau kecil serta kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) yang menghadapi keterbatasan pasokan BBM.
Djoko mencontohkan keberhasilan Kabupaten Asmat yang sejak 2007 memanfaatkan motor listrik untuk mengatasi kendala distribusi BBM.
Ke depan, dia meyakini perbaikan transportasi umum akan memberikan manfaat yang jauh lebih luas dibanding subsidi BBM yang dinikmati kendaraan pribadi. Selain meningkatkan efisiensi anggaran negara, transportasi publik juga dapat menjadi instrumen perlindungan sosial.
"Transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat," kata Djoko.
Menurut dia, sistem transportasi publik yang baik memungkinkan pemerintah memberikan tarif murah bahkan gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang difabel, hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, transportasi umum juga berkontribusi terhadap keselamatan berkendara, pemerataan pembangunan, konektivitas wilayah, serta perbaikan lingkungan dan tata ruang kota.
![[QUIZ] Dari Tim Piala Dunia 2026, Ini Ide Bisnis yang Cocok Untukmu](https://image.idntimes.com/post/20260617/upload_f14fae30ab7bad76baec6ee91ce4c4ad_31f30d3b-3024-4a28-9a45-ce0526216f32.jpg)
