Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

MTI Usul Dana Subsidi BBM Dialihkan ke Transportasi Umum

17 Jun 2026, 14:59 WIB

Ridwan Aji Pitoko

News

Channel

Add as Preferred source

MTI Usul Dana Subsidi BBM Dialihkan ke Transportasi Umum

ilustrasi transportasi umum di Indonesia (unsplash.com/Pradamas Gifarry)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Djoko Setijowarno menyoroti ketimpangan subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi, sementara transportasi umum dan barang hanya mendapat porsi kecil dari total konsumsi subsidi.
MTI mengusulkan pengalihan dana subsidi BBM untuk mempercepat pembangunan dan modernisasi transportasi publik di daerah agar manfaatnya lebih luas serta mendukung target Indonesia menjadi negara maju 2045.
Subsidi motor listrik tetap diperlukan bagi wilayah 3TP dan pulau kecil dengan keterbatasan pasokan BBM, namun fokus utama diarahkan pada penguatan sistem transportasi umum sebagai jaring pengaman sosial.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2007

Kabupaten Asmat mulai memanfaatkan motor listrik untuk mengatasi kendala distribusi BBM di wilayahnya.

2022

Realisasi subsidi BBM mencapai Rp551,2 triliun menurut data APBN.

2023

Realisasi subsidi BBM turun menjadi Rp375 triliun.

2024

Realisasi subsidi BBM kembali menurun menjadi Rp113,3 triliun.

2025

Subsidi BBM diproyeksikan melonjak lagi menjadi Rp394,3 triliun.

2026

Pemerintah mematok anggaran subsidi BBM sebesar Rp210,1 triliun.

2045

Djoko Setijowarno menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan sistem transportasi publik yang mapan pada tahun ini.

kini

Djoko Setijowarno mengusulkan agar dana subsidi BBM dialihkan untuk mempercepat pembenahan transportasi umum dan menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik perlu diarahkan lebih tepat sasaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan agar dana subsidi bahan bakar minyak dialihkan untuk pengembangan dan pembenahan transportasi umum di berbagai daerah.
Who?
Djoko Setijowarno, Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyampaikan pandangan dan usulan terkait kebijakan subsidi energi nasional.
Where?
Pernyataan disampaikan di Jakarta, dengan fokus pada kondisi transportasi umum dan kebijakan subsidi di seluruh wilayah Indonesia.
When?
Pernyataan ini disampaikan pada tahun 2024 saat pembahasan mengenai anggaran subsidi BBM dalam APBN yang terus berubah setiap tahunnya.
Why?
Usulan muncul karena mayoritas subsidi BBM dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi, sementara transportasi umum hanya menerima porsi kecil dari total konsumsi BBM bersubsidi.
How?
Djoko mendorong pemerintah mempercepat pembangunan sistem transportasi publik modern serta mengalihkan sebagian dana subsidi untuk mendukung program tersebut di tingkat daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Djoko bilang uang untuk bantu beli bensin banyak dipakai orang kaya yang punya mobil. Katanya lebih baik uang itu dipakai buat bikin bus dan angkot jadi bagus biar semua orang bisa naik. Sekarang cuma sedikit kota yang punya transportasi umum bagus. Motor listrik tetap boleh, tapi buat orang di pulau kecil yang susah dapat bensin.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Usulan MTI untuk mengalihkan subsidi BBM ke pengembangan transportasi umum mencerminkan upaya mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Gagasan ini menonjolkan potensi efisiensi anggaran negara sekaligus memperluas manfaat sosial, karena transportasi publik dinilai mampu menjadi sarana pemerataan akses, perlindungan ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan. Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai, besarnya anggaran subsidi energi selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran karena mayoritas justru dinikmati kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi.

Menurut Djoko, beban subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berubah dari tahun ke tahun. Hal itu dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingkat konsumsi masyarakat.

Data menunjukkan realisasi subsidi BBM sempat mencapai Rp551,2 triliun pada 2022, kemudian turun menjadi Rp375 triliun pada 2023 dan Rp113,3 triliun pada 2024. Namun, pada 2025 kembali melonjak menjadi Rp394,3 triliun sebelum dipatok sebesar Rp210,1 triliun pada 2026.

Djoko menilai pola tersebut menunjukkan perlunya perubahan strategi dalam pengelolaan subsidi energi agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Table of Content

1. Mayoritas subsidi BBM dinikmati pemilik kendaraan pribadi

2. Dana subsidi dinilai lebih efektif untuk membenahi transportasi publik

3. Motor listrik tetap diperlukan untuk wilayah 3TP dan pulau kecil

1. Mayoritas subsidi BBM dinikmati pemilik kendaraan pribadi

Transaksi pengisian BBM bersubsidi lewat program QR Code Subsidi Tepat. (Dok. Pertamina)

Djoko mengatakan, sektor transportasi menyumbang sekitar 40 persen dari total konsumsi BBM nasional. Namun, distribusi manfaat subsidi dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan sosial.

"Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 93 persen dari konsumsi BBM subsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat," ujar dia.

Sementara itu, transportasi barang hanya menikmati sekitar 4 persen dari konsumsi BBM subsidi, sedangkan transportasi umum penumpang hanya memperoleh porsi sekitar 3 persen.

Kondisi tersebut membuat anggaran subsidi yang nilainya ratusan triliun rupiah dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

2. Dana subsidi dinilai lebih efektif untuk membenahi transportasi publik

Ilustrasi bus listrik sebagai salah satu moda transportasi publik yang ramah lingkungan. (dok. PLN)

Sebagai solusi, Djoko mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dan modernisasi transportasi umum di daerah. Menurut dia, langkah ini penting untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

"Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan. Dengan waktu yang tersisa tinggal 19 tahun menuju 2045, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang," kata dia.

Namun, tantangan yang dihadapi masih besar. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 daerah atau sekitar 9 persen yang berhasil membenahi sistem transportasi umum menjadi lebih modern.

Djoko bahkan menilai anggaran subsidi kendaraan listrik roda dua lebih tepat jika digunakan untuk mendorong pemerintah daerah membangun layanan transportasi publik yang lebih baik.

"Daripada mengalokasikan subsidi Rp5 juta untuk pembelian motor listrik secara umum, anggaran tersebut akan jauh lebih berdampak jika dialihkan untuk menstimulus pemda dalam membenahi transportasi publik," ujar dia.

3. Motor listrik tetap diperlukan untuk wilayah 3TP dan pulau kecil

ilustrasi motor listrik untuk kurir (pexels.com/Clayton)

Meski demikian, Djoko tidak menolak keberadaan insentif kendaraan listrik. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Dia mengusulkan agar subsidi motor listrik diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah pulau kecil serta kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) yang menghadapi keterbatasan pasokan BBM.

Djoko mencontohkan keberhasilan Kabupaten Asmat yang sejak 2007 memanfaatkan motor listrik untuk mengatasi kendala distribusi BBM.

Ke depan, dia meyakini perbaikan transportasi umum akan memberikan manfaat yang jauh lebih luas dibanding subsidi BBM yang dinikmati kendaraan pribadi. Selain meningkatkan efisiensi anggaran negara, transportasi publik juga dapat menjadi instrumen perlindungan sosial.

"Transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat," kata Djoko.

Menurut dia, sistem transportasi publik yang baik memungkinkan pemerintah memberikan tarif murah bahkan gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang difabel, hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, transportasi umum juga berkontribusi terhadap keselamatan berkendara, pemerataan pembangunan, konektivitas wilayah, serta perbaikan lingkungan dan tata ruang kota.