Musk Kecam RUU Pajak Trump: Ancam Industri dan Jutaan Pekerjaan
- Musk menyoroti ancaman terhadap energi terbarukan, merugikan sektor energi masa depan dan memperingatkan dampak ekonomi makro.
- Penolakan dari internal Partai Republik memicu perpecahan, dengan Senator Rand Paul dan Ron Johnson secara terbuka menolak RUU tersebut.
- RUU mencakup pemotongan pajak untuk pinjaman otomotif, upah lembur, pendapatan tip, serta reformasi Jaminan Sosial yang menuai sorotan tajam.
Jakarta, IDN Times - Elon Musk mengkritik keras rancangan undang-undang (RUU) pajak dan belanja yang didukung Presiden Donald Trump. Dalam pernyataan di platform X pada Sabtu (28/6/2025), Musk menyebut RUU tersebut benar-benar gila dan merusak karena mengancam jutaan lapangan kerja di Amerika Serikat (AS).
RUU yang dijuluki “Big, Beautiful Bill” itu mencakup pemotongan pajak besar-besaran, peningkatan anggaran militer, dan sejumlah kebijakan kontroversial. Senat AS saat ini tengah membahas RUU tersebut menjelang tenggat 4 Juli 2025.
1. Musk soroti ancaman terhadap energi terbarukan
Musk menilai RUU itu merugikan sektor energi terbarukan karena menaikkan pajak untuk proyek angin dan surya yang belum dibangun, kecuali jika selesai sebelum akhir 2027 dan bebas bahan asal China.
“Ini memberikan subsidi untuk industri masa lalu sambil merusak industri masa depan,” ujar Musk, dikutip dari Yahoo Finance.
Ia juga memperingatkan dampak ekonomi makro. Menurutnya, peningkatan plafon utang AS sebesar 5 triliun dolar AS (Rp81 kuadriliun) akan mempercepat perbudakan utang.
Jajak pendapat The Tarrance Group menunjukkan mayoritas pemilih, termasuk dari Partai Republik, mendukung pandangan Musk. Adapun ketegangan antara Musk dan Trump dipicu oleh penghapusan subsidi kendaraan listrik dan penolakan atas calon kepala NASA yang diajukan Musk.
“Elon mulai kehilangan pengaruh, saya memintanya mundur,” ujar Trump, dikutip dari USA Today.
2. Penolakan dari internal Partai Republik
RUU tersebut memicu perpecahan di Partai Republik yang memiliki 53 kursi di Senat. Senator Rand Paul dan Ron Johnson secara terbuka menolak RUU tersebut.
“Saya setuju dengan Elon. Menambah utang 5 triliun dolar AS (Rp81 kuadriliun) adalah kesalahan besar,” kata Rand Paul.
Senat berencana menggunakan proses rekonsiliasi anggaran untuk menghindari filibuster dari Demokrat. Ketua Mayoritas Senat John Thune menyebut kritik Musk sebagai perbedaan pendapat dan menilai data yang digunakan Musk sudah usang.
“Kami akan terus maju dengan kecepatan penuh,” ujar Thune, dikutip NBC News.
Sementara itu, Demokrat memanfaatkan kritik Musk sebagai senjata politik.
“Jika sahabat Trump bilang RUU ini buruk, bayangkan betapa buruknya itu,” kata Chuck Schumer sambil mengangkat tangkapan layar unggahan Musk.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries juga menyatakan dukungannya terhadap kritik Musk, dikutip USA Today.
3. Dampak ekonomi dan masa depan RUU
RUU mencakup pemotongan pajak untuk pinjaman otomotif, upah lembur, dan pendapatan tip, serta reformasi Jaminan Sosial. Namun, pajak baru pada energi terbarukan menuai sorotan tajam.
Menurut NBC News, Musk menilai kebijakan itu akan menghambat inovasi, termasuk di Tesla yang sebelumnya menerima kredit pajak federal hingga 7.500 dolar AS (Rp121,5 juta) per kendaraan.
Selama konflik antara Musk dan Trump, nilai pasar Tesla sempat anjlok lebih dari 150 miliar dolar AS (Rp2,4 kuadriliun) sebelum akhirnya pulih. Sementara itu, Musk memperingatkan bahwa pengesahan RUU bisa menjadi bunuh diri politik bagi Partai Republik.
“Kami membutuhkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan, bukan menghancurkannya,” tegas Musk.
Pemungutan suara penting dijadwalkan pada Sabtu (28/6), namun dengan oposisi dari sejumlah senator Republik dan tokoh berpengaruh seperti Musk, nasib RUU ini masih belum jelas.
