Nanobank Syariah Luncurkan Layanan Tabungan Haji Online

Ia menjelaskan keunggulan utama layanan ini terletak pada konektivitas sistem yang terintegrasi secara real-time dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dengan demikian, setiap transaksi dan pendaftaran haji yang dilakukan melalui Aira Mobile langsung tercatat secara resmi dalam sistem nasional Kementerian Agama.

Nanobank Syariah berkomitmen terus berinovasi dalam menghadirkan solusi perbankan syariah yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat, termasuk dalam mendukung digitalisasi sektor ibadah haji di Indonesia.

“Transformasi digital bukan sekadar teknologi, tetapi juga upaya untuk menghadirkan kemudahan dan nilai bagi umat. Melalui Aira Mobile, kami ingin mempermudah langkah masyarakat menuju Baitullah,” beber Halim.

Peluncuran layanan RTJH Online di Aira Mobile ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah digital serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Penasihat Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Murniati Mukhlisin, menegaskan pengelolaan ibadah haji ke depannya tidak boleh main-main. Karena kekacauan dalam penyelenggaraan haji yang terjadi pada tahun lalu dan tahun ini tidak boleh terulang pada tahun-tahun mendatang.

“Penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, khususnya pada 2026, harus dilaksanakan dengan serius. Tidak ada ruang untuk kelalaian atau ketidakhati-hatian. Pemerintah, terlebih dengan adanya Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), harus menunjukkan komitmen dan profesionalisme yang tinggi. Jika tidak, kita tidak menutup kemungkinan kuota haji Indonesia bisa saja berkurang, bahkan dibatasi oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujar Murniati dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (19/8/2025).

Murniati menilai penetapan kuota haji Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan Arab Saudi. Ia menyoroti kegagalan pemerintah dalam mempertahankan kuota haji Furoda bagi jemaah Indonesia sebagai salah satu indikasi lemahnya posisi tawar Indonesia dalam perundingan tersebut.

“Kunci utama terletak pada kemampuan negosiasi, khususnya dalam hal haji dan umrah. Dengan adanya BP Haji, saya berharap ada perubahan signifikan dalam cara pemerintah menangani negosiasi ini, dan kita dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik untuk jemaah haji Indonesia ke depan,” tambah Murniati.