Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengebut belanja di akhir tahun. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ada dana APBN dan APBD sebanyak Rp537,2 triliun yang akan dibelanjakan pada Desember 2022 ini.
"Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (1/12/2022).
Dia menjelaskan bahwa dalam APBN 2022 ini, pemerintah memiliki alokasi Rp1.119,5 triliun. Realisasinya sampai akhir November adalah 78,2 persen atau Rp876 triliun.
Jika seluruh kementerian/lembaga (K/L) melakukan belanja sampai akhir tahun dengan pola seperti tahun lalu, yang mana realisasinya mencapai 96 persen, maka pada bulan ini akan dikucurkan Rp203 triliun dari belanja pusat.
Sementara untuk belanja daerah yang alokasinya mencapai Rp1.196 triliun, realisasinya per November adalah Rp818 triliun atau 68,2 persen. Apabila mengikuti pola tahun lalu, di mana realisasinya mencapai 93 persen maka pada bulan ini akan dikucurkan dari APBD sebesar Rp294 triliun.
"Sehingga total alokasi APBN-APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp537,2 triliun untuk bulan Desember ini saja," tuturnya.
Bendahara negara memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung kementerian/lembaga dalam melaksanakan APBN 2022.
"Kami akan terus mendukung kementerian lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa APBN bekerja sangat keras pada tahun 2020 hingga 2022 dalam menangani COVID-19 selama 3 tahun berturut-turut. Kata dia, pelaksanaan APBN telah mampu melindungi masyarakat dan perekonomian.
"Risiko dari perekonomian serta APBN bergeser dari tadinya pandemik menjadi risiko global, terutama dengan kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi yang menyebabkan inflasi global melonjak tinggi, yang kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetan moneter dan kenaikan suku bunga," tambahnya.