OJK Kembalikan Rp200 Miliar Dana Korban Scam, Ini Modus yang Marak

- OJK melalui Indonesia Anti-Scam Centre telah mengembalikan lebih dari Rp200 miliar dana korban penipuan keuangan digital sejak beroperasi pada November 2024.
- Modus yang marak mencakup tawaran kerja paruh waktu bagi anak muda, penipuan belanja daring yang menyasar ibu-ibu, serta love scam yang sering terlambat disadari korban.
- OJK, Satgas PASTI, Komdigi, platform digital, dan Polri memperkuat patroli siber, pemblokiran konten, penyaringan iklan, serta penanganan penipuan lintas negara.
Bali, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembalikan dana korban penipuan keuangan digital senilai lebih dari Rp200 miliar melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak beroperasi pada November 2024.
Meski demikian, kasus penipuan digital masih marak dengan berbagai modus, mulai dari tawaran kerja paruh waktu hingga penipuan asmara atau love scam.
1. Muncul penipuan berkedok tawaran kerja paruh waktu

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. (IDN Times/Triyan). Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki mengatakan, pelaku kejahatan keuangan digital kini semakin terarah dalam menentukan target korban.
Menurut dia, anak muda umumnya menjadi sasaran penipuan berkedok tawaran kerja paruh waktu. Pelaku biasanya mengawali aksinya dengan memberikan tugas sederhana yang benar-benar menghasilkan uang. Namun, setelah korban percaya, mereka diminta menyetor dana untuk bergabung dalam keanggotaan premium.
"Trennya, anak-anak muda biasanya terkena tawaran kerja paruh waktu. Awalnya mereka disuruh melakukan sesuatu yang mudah dan benar ada uang masuk sedikit, tetapi kemudian diminta mentransfer dana jika ingin masuk klub premium. Di situ biasanya uangnya hilang," ujar Kiki di Bali, Rabu (18/11/2026).
2. Kelompok ibu-ibu kerap kena penipuan belanja daring

ilustrasi belanja online (pexels.com/Antoni Shkraba Studio) Sementara itu, kelompok ibu-ibu kerap menjadi sasaran penipuan belanja daring. Modus ini biasanya meningkat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satunya melalui penawaran tiket pesawat kelas bisnis dengan harga jauh di bawah tarif normal melalui media sosial, seperti Instagram.
OJK juga menyoroti maraknya penipuan asmara atau love scam yang menyebabkan korban mengalami kerugian finansial. Kiki mengatakan, salah satu kendala dalam menangani modus ini adalah korban sering terlambat menyadari telah ditipu sehingga terlambat melaporkannya kepada pihak berwenang.
"Kemarin dapat laporan dari Polri juga memulangkan beberapa warga kita yang kemudian kena di luar negeri itu kan. Jadi memang ini harus kita cermati bersama-sama, dan bagaimana kita kencangkan koordinasi, terutama kayak OJK dengan Polri, hubungan sangat sinergis yang sangat bagus untuk terkait scam ini," ungkapnya.
Padahal, kecepatan pelaporan menjadi faktor penting untuk menyelamatkan dana korban. Jika laporan segera disampaikan melalui IASC, OJK dapat berupaya menghentikan aliran dana yang telah ditransfer kepada pelaku.
"Begitu ada urusan uangnya, itu menjadi perhatian kami karena mereka melapor ke Anti-Scam Centre. Kalau sadarnya cepat lalu melapor, bisa kami bantu hentikan. Masyarakat harus menggunakan logika; jika ada tawaran yang terlalu indah atau berlebihan, patut dicurigai," tegasnya.
3. OJK koordinasi lintas sektor dan rutin lakukan patroli siber

ilustrasi scam (pexels.com/Tima Miroshnichenko) Untuk menekan maraknya penipuan digital, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) rutin melakukan patroli siber. OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memutus akses terhadap konten yang terindikasi mengandung penipuan.
"Selain itu, OJK berkoordinasi dengan platform digital, seperti Meta dan Google, untuk memperketat penyaringan iklan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penipuan," jelasnya.
Di sisi penegakan hukum, OJK bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani kejahatan penipuan lintas negara atau cross-border crime. Kerja sama ini mencakup penanganan kasus hingga pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat sindikat penipuan di luar negeri.


























