Aset Asuransi Tembus Rp1.000 T, Pemerintah Perkuat Perlindungan Polis

- Total aset industri asuransi Indonesia menembus Rp1.000 triliun dan premi bruto komersial melampaui Rp300 triliun per September 2026, didukung permodalan berbasis risiko yang kuat.
- Sektor keuangan tetap tumbuh positif: kredit perbankan naik 13,26 persen tahunan, jasa keuangan tumbuh 8,47 persen pada kuartal III, sementara pengangguran dan kemiskinan menurun.
- Pemerintah dan OJK memperkuat industri melalui reformasi UU P2SK, Program Penjaminan Polis oleh LPS, persyaratan ekuitas bertahap, serta aturan solvabilitas dan pelaporan keuangan.
Bali, IDN Times - Kementerian Keuangan menyebut total aset industri asuransi Indonesia telah menembus Rp1.000 triliun per September 2026.
Di tengah pertumbuhan sektor keuangan yang masih terjaga, industri asuransi dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional.
1. Industri asuransi juga masih memiliki tingkat permodalan berbasis risiko

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan Herman Saheruddin (IDN Times/Triyan). Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan selain mencatatkan total aset lebih dari Rp1.000 triliun, premi bruto asuransi komersial juga telah melampaui Rp300 triliun hingga September 2026.
Industri asuransi juga masih memiliki tingkat permodalan berbasis risiko (risk-based capital/RBC) agregat yang kuat. Kondisi tersebut menjadi modal bagi industri untuk berkontribusi terhadap ketahanan sektor keuangan.
"Industri ini juga mempertahankan posisi permodalan berbasis risiko agregat yang kuat. Pencapaian ini menunjukkan kapasitas industri untuk berkontribusi pada ketahanan ekonomi," ujar Herman dalam ASEAN Insurance Regulators' Meeting (AIRM) ke-29 dan ASEAN Insurance Council (AIC) ke-52 yang diselenggarakan di Bali, Rabu (18/11/2026).
2. Kinerja makro ekonomi dalam negeri tetap tangguh

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (unsplash.com/Mathieu Stern) Menurut Herman, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepercayaan publik tetap diperlukan agar potensi industri asuransi dapat terus berkembang.
Secara keseluruhan, kinerja sektor keuangan Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif. Kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2026.
"Pertumbuhan ini didukung kondisi perbankan yang sehat serta kepercayaan dunia usaha dan rumah tangga yang tetap terjaga. Sementara itu, sektor jasa keuangan tumbuh 8,47 persen pada kuartal III 2026," kata Herman.
Ketahanan ekonomi juga tercermin dari perbaikan indikator sosial. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026, sedangkan tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,07 persen.
3. Strategi memperkuat industri asuransi

Ilustrasi asuransi. (Pexels/Rawpixel) Herman menegaskan untuk memperkuat industri asuransi, pemerintah melanjutkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta perubahannya pada 2026.
"Reformasi tersebut mencakup penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan persyaratan permodalan dan manajemen risiko, serta penyempurnaan perlindungan bagi pemegang polis," kata Herman.
Salah satu agenda utama reformasi tersebut adalah Program Penjaminan Polis (PPP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan perubahan UU P2SK, LPS memiliki kewenangan menangani perusahaan asuransi setelah ditetapkan dalam status resolusi, tanpa harus menunggu pencabutan izin usaha.
Dalam proses resolusi, LPS dapat mengalihkan aset dan kewajiban perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi penerima atau perusahaan asuransi perantara (bridge insurer), membayar klaim yang dijamin, serta mengelola kontrak asuransi yang masih berjalan.
Program penjaminan tersebut mencakup unsur proteksi dalam produk asuransi, tetapi tidak termasuk unsur investasinya. Program ini juga mengecualikan asuransi sosial dan asuransi wajib.
Di sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ketahanan industri melalui penerapan persyaratan ekuitas minimum baru secara bertahap. Tahap pertama pemenuhan ketentuan tersebut ditargetkan pada akhir 2026.
OJK juga menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta POJK Nomor 19 Tahun 2026 tentang Integritas Pelaporan Keuangan.
Penguatan regulasi tersebut turut didukung penerapan PSAK 117 yang mengacu pada standar internasional IFRS 17. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka permodalan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan industri asuransi.


























