Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

ASBANDA Dorong Obligasi Daerah dan Kredit Sindikasi BPD

2 min read
ASBANDA Dorong Obligasi Daerah dan Kredit Sindikasi BPD
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo dalam diskusi di Jakarta, Rabu (18/11/2026)/(dok Bank Jakarta)
  • ASBANDA menilai kebutuhan investasi infrastruktur dan layanan publik terus naik, sementara APBD terbatas, sehingga daerah perlu mendiversifikasi pembiayaan jangka panjang secara disiplin dan berkelanjutan.
  • Agus Widodo menyebut obligasi daerah sudah memiliki landasan hukum, tetapi penerapannya terkendala kesiapan proyek, kapasitas fiskal, kesinambungan pembayaran kewajiban, dan kepercayaan investor.
  • ASBANDA mengusulkan kredit sindikasi antar-BPD untuk membiayai infrastruktur produktif, memanfaatkan aset BPD sekitar Rp1.100 triliun, kredit Rp660 triliun, dan dana pihak ketiga hampir Rp800 triliun.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga oleh kebutuhan investasi pembangunan yang terus meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus dalam diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal di, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

  1. 1. Perlu sumber pembiayaan jangka panjang

    eb2729e5-15d4-42e1-a4db-2390c7a8b129.jpeg
    PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) dan Bank Jakarta mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembiayaan sindikasi sebesar Rp2,11 triliun untuk pembangunan tujuh kegiatan infrastruktur prioritas di Jakarta. Skema tersebut terdiri atas porsi Bank Jakarta sebesar Rp1 triliun dan PT SMI maksimal Rp1,11 triliun. (Dok. Bank Jakarta)

    Menurut Agus, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan.

    "Karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah," katanya.

  2. 3. Penerbitan obligasi tuai tantangan

    Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga. (IDN Times/Aditya Pratama)
    Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga. (IDN Times/Aditya Pratama)

    Agus menjelaskan penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.

    Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, serta kepercayaan investor.

    “Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” jelasnya.

  3. 3. Kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) jadi alternatif

    Ilustrasi kredit
    Ilustrasi kredit (IDN Times/Aditya Pratama)

    Selain mendorong pengembangan obligasi daerah, Agus juga menawarkan gagasan alternatif pembiayaan pembangunan melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, Indonesia memiliki jaringan BPD dengan kekuatan permodalan, penghimpunan dana, dan kapasitas pembiayaan yang secara kolektif berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur produktif di berbagai daerah.

    Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun. Kekuatan kolektif tersebut, menurut Agus, dapat menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi BPD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

    “Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” ungkapnya.

Related Articles

See More