Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi dana pensiun (freepik.com)
  • OJK mendorong Dana Cadangan Pesangon dikategorikan sebagai program dana pensiun agar dikelola lembaga berpengalaman, seperti BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, atau lembaga khusus pemerintah.
  • Dorongan ini mengikuti UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mewajibkan perusahaan menyetor DCP ke lembaga khusus yang akan ditetapkan pemerintah melalui peraturan pemerintah.
  • OJK menilai skema DCP dapat memperbesar aset dana pensiun, yang kini sekitar 8 persen PDB menuju target 60 persen PDB pada RPJPN 2045.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
OJK ingin uang pesangon pekerja disimpan dan diurus oleh lembaga dana pensiun, seperti BPJS Ketenagakerjaan atau DPLK. Uang ini disiapkan perusahaan untuk pekerja saat berhenti bekerja. Pak Ogi dari OJK bilang cara ini bisa menjaga uang tetap terurus. Pemerintah masih akan membuat aturan tentang lembaga yang dipilih.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Dorongan OJK menempatkan Dana Cadangan Pesangon dalam ekosistem dana pensiun membuka ruang bagi pengelolaan oleh lembaga yang berpengalaman mengelola dana jangka panjang. Skema ini juga dapat menjaga dana yang telah dikelola DPLK tetap berada di industri dana pensiun, sembari menghadirkan inovasi penghimpunan aset sesuai arah pembangunan nasional.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bali, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar dana cadangan pesangon masuk dalam kategori penyelenggaraan dana pensiun. Dengan begitu, pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengelola dana jangka panjang.

Dorongan ini disampaikan menyusul terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Beleid tersebut mengatur kewajiban perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga khusus yang nantinya ditunjuk pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP).

1. Pengelolaan DCP sebaiknya tetap berada dalam ekosistem dana pensiun

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono. (IDN Tines/Triyan).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan DCP merupakan dana yang disisihkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja. Selama ini, sebagian perusahaan masih menyimpan dana tersebut sendiri dan mencatatnya sebagai cadangan, sementara perusahaan lainnya telah menitipkannya melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Menurut Ogi, pengelolaan DCP sebaiknya tetap berada dalam ekosistem dana pensiun. Dengan demikian, dana tersebut dapat dikelola oleh lembaga penyelenggara program pensiun, seperti BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.

"Apakah itu BPJSTK, apakah itu di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), ataukah itu di lembaga khusus yang dibentuk khusus menyelenggarakan menghimpun dana cadangan pensiun. Intinya harus tetap dana pensiun, karena dana pensiun itu dapat insentif pajak berbeda dengan dana-dana biasa," terang Ogi dalam acara Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2026).

2. Penentuan lembaga pengelola DCP juga penting untuk memperbesar aset industri dana pensiun nasional

Perencanaan dana pensiun (dok. Istimewa)

Ogi menilai, penentuan lembaga pengelola DCP juga penting untuk memperbesar aset industri dana pensiun nasional. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan target peningkatan aset dana pensiun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045.

Dalam target tersebut, aset dana pensiun diharapkan mencapai 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, saat ini porsinya masih sekitar 8 persen dari PDB.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi produk baru yang dapat memperluas penghimpunan dana pensiun. Salah satunya melalui skema DCP.

"Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau tidak ada inovasi produk baru seperti dana cadangan ini," katanya.

3. OJK wanti-wanti dana pensiun bisa kempes gara-gara aturan pesangon

ilustrasi dana pensiun (freepik.com/rawpixel.com)

Ogi mengingatkan, apabila DCP tidak dikategorikan sebagai bagian dari program dana pensiun, industri justru berpotensi kehilangan sumber dana kelolaan. Sebab, sebagian perusahaan saat ini telah menitipkan dana cadangan pesangonnya melalui DPLK.

Jika nantinya pengelolaan DCP dialihkan ke lembaga khusus di luar penyelenggara dana pensiun, dana yang selama ini dikelola DPLK berpotensi ikut keluar dari industri tersebut.

"Kalau dia masuk bukan ke program dana pensiun, bukan membesar malah kempes. Karena dana pesangon pensiun yang ada di DPLK akan keluar," ungkapnya.

Karena itu, OJK berpandangan pengelolaan DCP sebaiknya tetap menjadi bagian dari ekosistem penyelenggara dana pensiun. Sementara itu, penentuan lembaga pengelola dan mekanisme perlindungan dana tersebut masih menunggu aturan turunan pemerintah.

"Posisi kami sebaiknya itu dikategorikan penyelenggara dana pensiun. Penyelenggaranya lembaga pengelola dana pensiun, lembaganya siapa saja. Apa yang dijamin? Tunggu dari PP-nya saja," tutur Ogi.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More