Jejak Prajogo dan Franky di IKN Usai Emitennya Disanksi OJK

OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga emiten yang terkait dengan Prajogo Pangestu dan Franky Oesman Widjaja.
Sanksi diberikan setelah temuan dugaan manipulasi perdagangan saham DSSA dan pelanggaran penawaran umum saham BREN serta CUAN.
Keterlibatan bisnis kedua tokoh di IKN dan kebijakan era Jokowi turut menjadi sorotan di tengah tekanan pasar modal.
Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan langkah apa yang telah diambil rangka melakukan reformasi pasar modal. Salah satunya, dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga emiten raksasa milik konglomerat Prajogo Pangestu (Barito Grup) dan Franky Oesman Widjaja (Sinar Mas Grup).
Dua emiten milik Prajogo, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) masing-masing dikenakan sanksi Rp500 miliar dan Rp100 miliar. Sedangkan emiten milik Franky Oesman PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), disanksi Rp1,5 triliun.
Adapun, sanksi tersebut dijatuhkan setelah OJK menemukan dugaan manipulasi perdagangan saham DSSA serta pelanggaran dalam proses penawaran umum saham BREN dan CUAN.
Kasus ini juga menjadi salah satu alasan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan usulan penurunan status pasar saham Indonesia menjadi Standalone Market.
Penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia oleh MSCI memberikan sentimen buruk terhadap pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) babak belur dan jatuh hingga 630,78 poin atau 10,76 persen ke level 5.233 pada Jumat (16/10/2026).
IHSG melanjutkan pelemahan pada hari itu setelah sempat dihentikan perdagangannya (trading halt) selama 30 menit sejak awal perdagangan, karena pelemahan lebih dari 8 persen pada penutupan perdagangan sesi I BEI.
Berikut rekam jejak Prajogo Pangestu dan Franky Budiman yang perusahaan emitennya disanksi OJK:
1. Prajogo Pengestu dan Franky pemodal IKN

Prajogo Pangestu (dok/Forbes.com) Di era pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, nama Prajogo Pangestu dan Franky Oesman Widjaja hadir dalam deretan pemodal pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Di luar IKN, bisnis yang terafiliasi dengan keduanya juga bersinggungan dengan kebijakan pemerintah era Jokowi saat itu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penetapan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) milik Sinar Mas Land sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2024.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai, kabar yang mengaitkan relasi Jokowi dengan konglomerat Prajogo Pangestu dan Franky Oesman Widjaja relevan untuk dicermati. Menurutnya, jejak investasi kedua tokoh tersebut di era Jokowi, termasuk di IKN dan PSN, dapat menjadi gambaran penting mengenai terbentuknya keterikatan antara modal besar dan kebijakan negara.
"Gejolak di pasar saham berpotensi memiliki dimensi politik, terutama ketika kepentingan ekonomi kelompok usaha besar beririsan langsung dengan dinamika kekuasaan. Namun demikian, dugaan adanya manuver politik di balik pergerakan IHSG tetap harus diuji berdasarkan data dan fakta yang objektif, bukan semata asumsi belaka," kata Iwan, dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Atas dasar itu, Iwan berharap, OJK dan BEI perlu memastikan apakah terdapat transaksi tidak wajar atau indikasi manipulasi pasar yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
"Pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan pasar modal berjalan secara transparan dan tidak menjadi instrumen tekanan maupun pertarungan kepentingan politik elite. Relasi antara konglomerat dan kekuasaan, termasuk warisan kebijakan investasi pada era pemerintahan sebelumnya, perlu dicermati secara kritis demi menjaga kepentingan publik," kata dia.2. Dua jalur bisnis Franky pada era Jokowi

potret Ibu Kota Nusantara (IKN) (instagram.com/ikn_id) Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu tokoh utama Grup Sinar Mas. Kelompok usaha yang memiliki lini bisnis di bidang properti, pulp dan kertas, agribisnis, serta jasa keuangan.
Pada Maret 2024, pemerintah menetapkan pengembangan kawasan terpadu BSD sebagai salah satu PSN baru. Proyek yang dikelola PT Bumi Serpong Damai Tbk melalui Sinar Mas Land itu diperkirakan membutuhkan investasi Rp18,54 triliun.
Pemerintah saat itu mengklaim, pengembangan BSD diarahkan untuk mendukung kawasan terpadu, termasuk layanan kesehatan dan biomedis. Proyek tersebut diproyeksikan menyerap sekitar 10.065 tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.
Penetapan BSD sebagai PSN menjadi salah satu kebijakan penting yang menyentuh bisnis Grup Sinar Mas menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024. Selain dalam urusan PSN, Sinar Mas terlibat melalui Konsorsium Nusantara yang dipimpin pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan.
Konsorsium tersebut mengembangkan proyek properti terpadu yang mencakup hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran di IKN. Sinar Mas juga terlibat dalam pembangunan Nusantara Botanical Garden atau Kebun Raya IKN.
Proyek seluas lebih dari 200 hektare tersebut dikembangkan melalui kolaborasi sejumlah kelompok usaha, dengan dukungan Sinar Mas untuk pembangunan kebun raya melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Pada 4 Juni 2024, Jokowi menghadiri peresmian pembangunan Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN. Franky turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai anggota dewan Sinar Mas. Sinar Mas bersama anggota Konsorsium Nusantara lainnya juga terlibat dalam pembangunan Hotel Nusantara. Pada September 2023, Jokowi hadir dalam acara peletakan batu pertama proyek tersebut.
Jejak bisnis Franky pada era Jokowi mencakup dua jalur yang berbeda—pengembangan BSD yang memperoleh status PSN dan partisipasi Sinar Mas dalam proyek-proyek investasi swasta di IKN.3. Jejak Barito Pasific dalam pembangunan IKN

potret istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) (instagram.com/ikn_id) Prajogo Pangestu merupakan pendiri Grup Barito Pacific, sebuah kelompok usaha yang berkembang dari bisnis kayu menjadi konglomerasi dengan lini industri petrokimia dan energi, termasuk energi terbarukan. Pada masa pemerintahan Jokowi, Prajogo memperoleh pengakuan negara berupa tanda kehormatan Bintang Jasa Utama pada 2019.
Adapun, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas jasa yang dinilai signifikan bagi negara, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan bisnis khusus dengan pemerintah. Jejak Prajogo dalam pembangunan IKN terlihat melalui Grup Barito Pacific yang juga masuk dalam daftar Konsorsium Nusantara. Kelompok investor tersebut turut mengembangkan kawasan properti terpadu di ibu kota baru.
Barito Pacific menjadi salah satu perusahaan yang tercatat dalam konsorsium bersama Sinar Mas, Agung Sedayu Group, Adaro, Astra, Salim Group, serta sejumlah kelompok usaha lainnya.
Prajogo juga terlihat menghadiri upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus 2024. Ia duduk berdekatan dengan Franky Widjaja dan sejumlah pengusaha lain yang terlibat dalam investasi di ibu kota baru.
Keterlibatan bisnis Franky dan Prajogo dalam proyek era Jokowi memperlihatkan bagaimana perusahaan swasta besar berpartisipasi dalam pembangunan melalui jalur yang berbeda.
Pada kasus Franky, penetapan BSD sebagai PSN dapat ditelusuri secara spesifik melalui pengumuman pemerintah pada Maret 2024. Sementara di IKN, Sinar Mas berpartisipasi dalam proyek komersial dan mendukung pembangunan kebun raya melalui CSR.
Adapun pada kasus Prajogo, keterlibatan yang dapat ditelusuri secara jelas dalam konteks IKN adalah keikutsertaan Grup Barito Pacific dalam Konsorsium Nusantara.




















