Orang Kaya China Ramai-ramai Pindahkan Harta ke Bank AS, Ini Alasannya

Pemerintah China mulai memperketat pengawasan terhadap kekayaan warga yang tersimpan di luar negeri, termasuk aset melalui offshore trust. Pada Juli 2026, otoritas China menetapkan bahwa pendapatan dan keuntungan dari perwalian luar negeri milik wajib pajak yang berstatus sebagai residen pajak China dikenai pajak sebesar 20 persen.

Kebijakan tersebut membuat sejumlah pemilik kekayaan harus menghitung ulang kewajiban pajak mereka. Mereka pun mulai mencari nasihat hukum dan perpajakan untuk mengetahui berapa besar tagihan yang mungkin harus dibayarkan.

Dampaknya terasa di kalangan keluarga kaya yang selama ini menempatkan aset di pusat keuangan seperti Singapura dan Hong Kong. Pengacara serta penasihat kekayaan di kedua wilayah tersebut menerima permintaan bantuan untuk menghitung pajak, membubarkan struktur perwalian, hingga menjual saham atau mengajukan pinjaman guna memenuhi kewajiban pembayaran.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa perubahan aturan pajak dapat memengaruhi keputusan pengelolaan aset dalam skala besar. Bagi kamu yang mengikuti perkembangan ekonomi global, situasi ini memperlihatkan bahwa lokasi penyimpanan kekayaan tetap berkaitan erat dengan aturan perpajakan negara asal pemiliknya.

Dikutip dari CNBC, salah satu alasan orang kaya China melirik bank AS adalah perbedaan mekanisme pertukaran informasi keuangan antarnegara. Singapura dan Hong Kong termasuk yurisdiksi yang mengikuti Common Reporting Standard (CRS), yaitu kerangka kerja yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk memungkinkan pertukaran otomatis informasi rekening keuangan antarnegara peserta.

Dalam skema tersebut, informasi rekening yang berkaitan dengan wajib pajak China dapat dilaporkan kepada otoritas setempat sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini membuat rekening di kedua pusat keuangan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tempat menyimpan aset yang sulit diketahui pemerintah Beijing.

Sebaliknya, AS gak mengikuti CRS sehingga tidak memiliki kewajiban pertukaran informasi rekening secara otomatis kepada China melalui mekanisme tersebut. Perbedaan ini membuat sebagian pemilik kekayaan menilai rekening bank AS menawarkan tingkat kerahasiaan yang lebih besar dari jangkauan pelaporan otomatis Beijing.

Clifford Ng, mitra di firma hukum Zhong Lun di Hong Kong, menilai sebagian orang mungkin memanfaatkan celah tersebut dengan harapan asetnya tak terungkap kepada otoritas pajak China. Meski begitu, tidak mengikuti CRS bukan berarti rekening di AS kebal dari seluruh kewajiban pelaporan atau pemeriksaan hukum, ya, sehingga kerahasiaan informasi gak bisa disamakan dengan kebebasan dari pajak.

Perubahan kebijakan pajak China mendorong sebagian keluarga kaya untuk memindahkan aset yang sebelumnya tersimpan di Singapura atau Hong Kong ke rekening bank di AS. Keith Tan, CEO Golden Acacia Capital yang berbasis di Singapura, mengatakan bahwa permintaan dari klien China untuk mengelola portofolio di AS mulai meningkat sejak Juli 2026.

Menurutnya, sejumlah klien bahkan berhasil menyiapkan rekening dalam waktu kurang dari dua bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpindahan aset lintas negara menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan keluarga kaya ketika menghadapi perubahan aturan perpajakan.

Bank yang dipilih juga bergantung pada besarnya aset milik nasabah. Tan menjelaskan bahwa klien dengan kekayaan besar cenderung memilih layanan perbankan privat di bank-bank besar, sedangkan nasabah dengan rekening lebih kecil dapat mempertimbangkan bank regional atau pialang daring.

Peningkatan permintaan tersebut bahkan membuat sejumlah bank di New York menyesuaikan proses pembukaan rekening dan persyaratan modal minimum agar bisa menangani lebih banyak calon nasabah. Meski begitu, memindahkan uang ke rekening baru tetap membutuhkan pemeriksaan administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan yang berlaku.

Meskipun rekening bank AS dianggap menawarkan perlindungan lebih besar terhadap pertukaran informasi otomatis, strategi ini gak serta-merta membebaskan pemilik aset dari kewajiban pajak di China.

James Wang, CEO Blue Brick Consulting Group yang bergerak di bidang konsultasi pajak untuk klien privat, menjelaskan bahwa individu yang masih dikategorikan sebagai residen pajak China wajib melaporkan pendapatan globalnya kepada pemerintah Beijing. Artinya, lokasi rekening gak otomatis menentukan apakah seseorang harus membayar pajak di negara asalnya. Status residensi pajak dan jenis pendapatan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan kewajiban tersebut.

Cris Cao, mitra di W&H Law Firm yang berbasis di Beijing, juga menilai bahwa pemindahan seluruh aset dari rekening yang dilaporkan melalui CRS ke bank AS gak otomatis menghilangkan hak otoritas China untuk memungut pajak. Riwayat transfer dari rekening lama masih dapat meninggalkan jejak yang memungkinkan otoritas menelusuri perpindahan uang tersebut.

Selain itu, aturan pajak baru China mencakup kewajiban atas aset dan pendapatan perwalian luar negeri tertentu, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Karena itu, menyembunyikan aset dari pengawasan gak sama dengan menyusun perencanaan pajak yang sah.

Strategi memindahkan uang dari satu rekening luar negeri ke rekening lain relatif lebih mudah dibandingkan membawa modal keluar dari China daratan. Jingkuan Lin, seorang bankir privat di Bank of Singapore, menilai bahwa semakin sulit bagi pemilik kekayaan untuk mengeluarkan dana dalam jumlah besar dari dalam negeri China.

Kondisi tersebut membatasi pilihan bagi keluarga kaya yang ingin mengalihkan aset ke luar negeri setelah aturan pajak diperketat. Mereka yang sudah memiliki kekayaan di luar China memiliki posisi berbeda dibandingkan mereka yang masih menyimpan sebagian besar hartanya di dalam negeri.

Di sisi lain, keluarga yang memiliki anggota dengan kartu izin tinggal permanen AS atau green card juga menghadapi pertimbangan perpajakan tersendiri. Tan menjelaskan bahwa sebagian keluarga menggunakan foreign grantor trust, yakni struktur perwalian yang dalam kondisi tertentu memperlakukan pendirinya yang bukan warga AS sebagai pemilik aset untuk keperluan pajak.

Negara bagian dengan pajak relatif rendah, seperti Nevada dan Florida, turut menjadi pilihan dalam pengaturan kekayaan mereka. Namun, struktur tersebut memiliki ketentuan hukum dan pajak tersendiri sehingga gak bisa dianggap sebagai jalan pintas yang berlaku untuk semua orang.

Fenomena orang kaya China yang memindahkan harta ke bank AS memperlihatkan bagaimana perubahan aturan pajak dapat mengubah strategi pengelolaan kekayaan lintas negara. Perbedaan sistem pertukaran informasi memang membuat AS terlihat menarik bagi sebagian pemilik aset, tapi langkah tersebut gak otomatis menghapus kewajiban pajak di China.

Bagi kamu yang mengikuti perkembangan ekonomi global, kasus ini menjadi pengingat bahwa keputusan keuangan perlu mempertimbangkan aturan perpajakan, status residensi, serta risiko hukum di setiap negara. Pada akhirnya, perencanaan pajak yang tepat harus berlandaskan kepatuhan terhadap aturan, bukan sekadar mencari tempat yang dianggap lebih sulit dijangkau otoritas pajak.