Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Trump Siapkan Pemotongan Pajak Baru untuk Perusahaan Besar

Trump Siapkan Pemotongan Pajak Baru untuk Perusahaan Besar
ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/chris robert)
Intinya sih...
  • Departemen Keuangan AS siapkan panduan pajak baru untuk perusahaan besar
  • Insentif R&D dan hambatan pajak minimum era Joe Biden mempengaruhi perusahaan besar
  • Panduan ini diharapkan mengurangi dampak negatif bagi perusahaan-perusahaan besar dan menuai kritik dari oposisi
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana memperluas insentif pajak bagi perusahaan besar di Amerika Serikat (AS). Departemen Keuangan AS sedang menyiapkan panduan pajak yang memungkinkan perusahaan raksasa seperti Salesforce Inc. dan Qualcomm Inc. mendapat penghematan pajak besar dari insentif penelitian dan pengembangan (R&D) dalam undang-undang pajak One Big Beautiful milik Trump.

Langkah ini merupakan upaya administrasi Trump untuk memaksimalkan manfaat dari paket reformasi pajak yang disahkan pada Juli 2025. Panduan dari Treasury tersebut diperkirakan akan dirilis dalam waktu dekat, paling cepat pekan depan.

1. Rencana celah pajak untuk perusahaan besar

Departemen Keuangan AS sedang menyusun panduan pajak baru sebagai solusi teknis untuk memaksimalkan pengurangan pajak bagi perusahaan besar. Panduan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan sepenuhnya insentif pajak R&D dari undang-undang pajak One Big Beautiful era Trump.​

Panduan tersebut diperkirakan akan dirilis dalam waktu dekat, paling cepat pekan depan. Jika disetujui, aturan ini akan memberikan penghematan pajak besar bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak di bidang teknologi, farmasi, dan manufaktur.

“Departemen Keuangan sedang menyiapkan rancangan panduan pajak yang akan memberikan penghematan pajak besar bagi perusahaan seperti Salesforce Inc. dan Qualcomm Inc.,” kata seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut, dilansir dari Bloomberg.

2. Insentif R&D dan hambatan pajak minimum era Joe Biden

Undang-undang pajak One Big Beautiful yang disahkan pada Juli 2025 memperbarui aturan pengeluaran R&D dengan mengizinkan perusahaan mengurangi penuh biaya R&D domestik pada tahun pengeluaran, bukan mengamortisasi selama lima tahun seperti yang berlaku sejak 2022. Insentif ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang banyak berinvestasi dalam inovasi.

Namun, penerapan pajak minimum perusahaan 15 persen yang diberlakukan pemerintahan Joe Biden bagi perusahaan dengan laba lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp16,6 triliun) menghambat perusahaan besar untuk memanfaatkan penuh insentif R&D tersebut. Pajak minimum ini membatasi penggunaan kredit pajak dan pengurangan besar, termasuk kredit R&D yang besar.

Rancangan panduan dari Departemen Keuangan AS ini bertujuan mengatasi hambatan tersebut, sehingga perusahaan besar dapat mengklaim kembali manfaat penuh dari insentif R&D dalam undang-undang Trump.

“Panduan pajak ini memungkinkan perusahaan mengambil keuntungan penuh dari insentif R&D yang menguntungkan dalam undang-undang pajak ‘One Big Beautiful’ Trump,” kata sumber yang mengetahui rencana tersebut, dilansir Yahoo.

3. Dampak bagi perusahaan dan kritik dari oposisi

Perusahaan-perusahaan besar seperti Salesforce, Qualcomm, Airbnb, Broadcom, dan Applied Materials sebelumnya menyatakan, pengurangan R&D besar mereka bisa memicu pajak minimum 15 persen atau menghambat mereka mengklaim ratusan juta dolar kredit pajak terkait pembayaran pajak minimum sebelumnya. Dengan panduan baru ini, perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan bisa menghindari atau mengurangi dampak negatif tersebut.

Langkah Departemen Keuangan AS ini juga merupakan bagian dari serangkaian perubahan yang telah dilakukan untuk melonggarkan dampak pajak minimum 15 persen. Sebelumnya, Departemen Keuangan AS telah membuat aturan yang lebih longgar, memberi pengecualian bagi perusahaan asuransi, pelayaran, dan utilitas, serta mengizinkan keuntungan kripto yang belum direalisasi tidak dimasukkan dalam dasar pajak minimum.

Namun, langkah ini menuai kritik dari pihak oposisi yang khawatir kebijakan tersebut hanya menguntungkan perusahaan besar dan merusak tujuan pajak minimum untuk menjamin perusahaan besar membayar pajak yang wajar.

“Departemen Keuangan harus menahan diri dari tekanan kelompok bisnis dan anggota parlemen Partai Republik untuk melemahkan pajak minimum bagi perusahaan besar,” kata Senator Demokrat, Elizabeth Warren.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati
Follow Us

Latest in Business

See More

Cara Tarik Tunai DANA di Indomaret dengan Mudah dan Praktis

13 Des 2025, 23:27 WIBBusiness