Pemerintah Jamin Orang Miskin Tak Nambah Meski Harga BBM Naik

Mengutip situs web Kementerian Sosial (Kemensos), desil 1 yang merupakan kelompok ekonomi terbawah, yang selama ini menerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Sembako, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kemudian desil 2 dipandang sebagai masyarakat dengan kelas menengah kebawah yang rawan miskin. Masyarakat yang masuk desil 2 selama ini mendapatkan bansos berupa KIP, Program Sembako dan KIS.

Sedangkan desil 3 dianggap sebagai masyarakat kelas menengah yang rentan miskin apabila terjadi goncangan ekonomi. Pada desil 3 ini bansos  yang diberikan oleh pemerintah adalah program sembako dan KIS.

Desil 4 yang dianggap sebagai masyarakat yang sudah mampu secara finansial. Tetapi apabila ada goncangan ekonomi menjadikan masyarakat di golongan ini hampir miskin.

"Orang miskin sekarang di 10 persen terbawah toh? itu desil 1. Jadi orang miskin itu di desil 1. Lalu kita siapkan bantalannya untuk sampai desil 4. Jadi turun dari mana dia ke desil satunya? dari desil 2. Mungkin gak dari desil 6 turun ke desil 1? ya mudah-mudahan gak ada," sebutnya.

Dari tambahan anggaran Rp24,17 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp12,4 triliun untuk 20,65 keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sisanya, Rp9,6 triliun untuk program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Adapun sebesar Rp2,17 triliun dialokasikan untuk subsidi angkutan umum, yang dananya berasal diambil dari dana transfer ke pemerintah daerah (Pemda), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar 2 persen.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebelumnya menekankan agar subsidi disalurkan secara tepat sasaran. Hal itu dia sampaikan saat mengumumkan kenaikan harga Pertalite, Pertamax dan Solar pada 3 September 2022.

Dia menjelaskan bahwa sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kalangan mampu.

"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).