Pemerintah Tarik Utang Rp494,3 Triliun hingga September 2026

10 Oct 2026, 00:11 WIB

2 min read

Intinya Sih

Pemerintah menarik pembiayaan utang Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026, setara 59,4 persen target APBN Rp832,2 triliun, dan Kemenkeu menyatakan realisasinya masih sesuai rencana.
Pembiayaan neto dari penerbitan SBN mencapai Rp497,5 triliun, sedangkan pinjaman neto negatif Rp3,2 triliun. Total pembiayaan utang lebih rendah dibandingkan Rp502,9 triliun pada periode sama 2025.
Pemerintah akan menerbitkan SBN secara hati-hati dan menyesuaikannya dengan kondisi pasar. Hingga September, defisit APBN Rp319 triliun, dengan pendapatan Rp2.341,5 triliun dan belanja Rp2.660,5 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Take a Deeper Read

Mengendus Harumnya Bisnis Nilam Indonesia yang Terbang ke Luar Negeri

Read Article

Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Realisasi tersebut setara 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang tersebut masih sesuai dengan rencana (on track). Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan kas negara serta perkembangan kondisi pasar keuangan domestik dan global dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan.

“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (9/10/2026).

1. Rincian komponen pembiayaan utang
ilustrasi utang (unsplash.com/rc.xyz NFT gallery)
Berdasarkan instrumennya, pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.
Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman secara neto tercatat negatif Rp3,2 triliun. Angka ini berbanding dengan target pembiayaan pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun.
Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga akhir September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp502,9 triliun. Namun, pembiayaan melalui penerbitan SBN secara neto meningkat dari Rp471,4 triliun pada Januari–September 2025.
2. Pemerintah berhati-hati dalam terbitkan utang
ilustrasi perjanjian utang (pexels.com/Andrea Piacquadio)
Ia menegaskan, pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan dinamika perekonomian global. Menurutnya, penerbitan SBN perlu dilakukan dengan memperhatikan momentum pasar agar biaya pembiayaan tetap efisien.
“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik,” katanya.
3. Pemerintah akan sesuaikan penerbitan utang SBN sesuai kondisi pasar
ilustrasi mencatat utang (freepik.com/rawpixel.com)
Suahasil menambahkan, pemerintah akan menyesuaikan penerbitan SBN dengan perkembangan kondisi pasar. Ketika kondisi pasar mendukung, pemerintah dapat meningkatkan penerbitan. Sebaliknya, jika kondisi pasar kurang kondusif, pemerintah akan menyesuaikan strategi penerbitannya.
“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.
Di sisi lain, APBN 2026 mencatat defisit sebesar Rp319 triliun hingga 30 September 2026, setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut terjadi seiring realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN, tumbuh 25,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN, tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.