Jakarta, IDN Times - Indonesia masih belum terbebas dari ketimpangan pendapatan penduduk. Terbukti dari nilai rasio gini yang masih mencapai 0,381 per September 2022.
Angka itu menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia belum merata. Nilai rasio gini itu digunakan untuk menghitung ketimpangan pendapatan penduduk.
Pada September 2022, provinsi dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu sebesar 0,459.
Sementara itu, provinsi dengan nilai rasio gini terendah tercatat di Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,255
Jika dibandingkan dengan nilai rasio gini nasional yang sebesar 0,381; terdapat 6 provinsi dengan angka rasio gini lebih tinggi, yaitu DIY (0,459), Gorontalo (0,423), DKI Jakarta (0,412), Jawa Barat (0,412), Papua (0,393), dan Papua Barat (0,384).
BPS melaporkan, tingkat ketimpangan di Indonesia terus menurun sejak September 2016 hingga September 2019. Namun, ketimpangan di Indonesia kembali naik pada Maret 2020 akibat pandemik COVID-19.
Tercatat, nilai rasio gini nasional pada September 2019 sebesar 0,380, lalu naik menjadi 0,381 pada Maret 2020, dan naik lagi jadi 0,385 pada September 2020.
Memasuki 2021, nilai rasio gini berangsur turun, yakni 0,384 pada Maret 2021, lalu turun jadi 0,381 pada September 2021. Pada Maret 2022, nilai rasio gini naik lagi jadi 0,384, dan turun lagi jadi 0,381 pada September 2022.
Berdasarkan situs resmi BPS, nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
Sedangkan, rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, rasio gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.