Penerbitan SIM-STNK Mau Dialihkan ke Kemenhub, Ini Kata Budi Karya

Menhub Budi menyampaikan bahwa pihaknya tidak mungkin mengelola pembuatan SIM maupun STNK. Sebab, kelembagaan yang dimiliki oleh Polri sudah cukup baik.

"Kalau di daerah saya tidak punya lembaga, Yang mana jadi tidak efisien kalau buat lembaga baru. Tentang efisiensi dan kompetensi apa yang sudah dilakukan sekarang baik dan kenapa harus diubah?" ungkap dia.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini menegaskan bahwa pihaknya justru ingin fokus dalam penegakan hukum di jembatan timbang dan terminal. Keinginan itu juga telah disampaikan Kemenhub kepada pihak kepolisian agar diberi kewenangan.

"Saya sudah konsultasi dengan Kapolri, tolong agar di tempat jembatan timbang dan di terminal kami memiliki kewenangan yang sama dengan polisi (dalam penindakan). Karena di situ kami melakukan law enforcement tentunya di-back up oleh kepolisian tetapi supaya jangan mengganggu di dua tempat saja, di terminal dan jembatan timbang,"  kata dia.

Senada, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, penegakan di jembatan timbang dan terminal saat ini sangat penting. Dua tempat tersebut dianggap menjadi fokus Kemenhub dalam mengedepankan keselamatan dan keamanan penumpang dalam hal ini masyarakat.

"Kita akan fokus menangani terminal dan jembatan timbang. Kita lebih bicara penguatan penegakkan hukum. SIM, STNK dan BPKB seperti sekarang saja ya. Polisi membangun itu sudah lama dan kuat sekali ya," imbuh dia.