Pengusaha Muda Usul ke Jokowi, Ijazah Bisa Jadi Jaminan ke Bank

11 Jun 2022, 10:15 WIB

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming. (Dok. HIPMI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming mengusulkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membuat aturan ijazah sekolah bisa dijadikan jaminan pinjaman di bank.

Hal tersebut disampaikan Mardani dalam HUT Hipmi ke-50 tahun yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (10/6/2022).

"Saya mau ada regulasi yang diatur, bagaimana anak muda yang lulusan S1, S2 dan S3, dia cukup memberikan ijazahnya sebagai jaminan kepada perbankan," ucap Mardani.

Usulan itu disampaikan Mardani agar anak muda yang baru memulai kariernya sebagai pengusaha bisa mendapatkan modal untuk bekerja.

1. Pengusaha muda sulit dapatkan pinjaman modal dari perbankan

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Apa yang disampaikan Mardani bukannya tanpa sebab. Dia melihat selama ini para pengusaha muda masih kerap kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk modal bekerja.

"Salah satu yang menjadi masalah adalah masalah perbankan. Kita baru lulus kuliah, S1 atau S2. Kita pergi ke perbankan yang ditanya perbankan-nya, ada gak asetnya Rp1 miliar? Mana mungkin kita pengusaha muda mempunyai dana Rp1 miliar," tutur Mardani.

2. Modal pengusaha muda bukanlah dari sisi aset

IDN Times/Arief Rahmat

Mardani menambahkan, sulitnya akses pengusaha muda untuk mendapatkan pinjaman modal dari perbankan dikhawatirkan bakal melemahkan semangat berwirausaha mereka. Sebab pada dasarnya, modal yang dimiliki pengusaha muda bukanlah dari sisi uang miliaran rupiah.

"Anak muda modalnya bukan aset, tapi modalnya adalah SDM dan pendidikan," ucap Mardani.

3. Pengusaha muda di daerah butuh bantuan pemerintah

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, Mardani juga meminta kepada pemerintah untuk bisa mengulurkan tangannya kepada para pengusaha muda di daerah. Hal itu agar para pengusaha muda memiliki kesempatan dan mampu bersaing dengan pengusaha senior atau bahkan pengusaha asing yang ada di daerah.

"Kami membutuhkan intervensi pemerintah untuk melahirkan ring-ring permainan bisnis yang sesuai dengan ring-nya sendiri. Salah satu contoh yang saya sampaikan, di daerah biasanya ada penunjukkan langsung Rp200 juta," kata Mardani.

Mardani menambahkan, penunjukkan pekerjaan atau bisnis Rp200 juta atau di bawahnya yang dilakukan kepala daerah sudah semestinya diberikan kepada pengusaha muda.

"Itu sudah semestinyalah dikerjakan pengusaha-pengusaha muda agar dia berani menjadi pengusaha. Jangan nanti pengusaha yang sudah sempurna malah ikut campur pekerjaan di bawah Rp200 juta," kata dia.