Perdebatan Pajak Kekayaan Norwegia Picu Eksodus Para Miliuner
- Ratusan miliuner Norwegia pindah ke luar negeri setelah pajak kekayaan diperketat
- Pemerintah dan pendukung kebijakan menyatakan pajak ini menjaga kesetaraan sosial
- Kritik terhadap kebijakan ini mencakup risiko pengurasan modal dan hambatan bagi startup serta tantangan replikasi model Norwegia di negara lain
Jakarta, IDN Times – Norwegia kembali menjadi sorotan setelah kebijakan pajak kekayaan yang diperketat mendorong ratusan miliuner pindah ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah warga berpenghasilan tinggi memilih menetap di negara seperti Swiss demi menghindari beban pajak yang mereka nilai semakin berat.
Di sisi lain, pemerintah dan para pendukung kebijakan berargumen, pajak kekayaan tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kesetaraan sosial di negara tersebut, serta mendukung kebutuhan fiskal di tengah naik turunnya pendapatan minyak. Perdebatan mengenai efektivitas dan dampaknya kini semakin tajam.
1. Eksodus warga kaya setelah pajak kekayaan diperketat
Dikutip dari Yahoo Finance, banyak pengusaha dan individu beraset besar meninggalkan Norwegia setelah tarif pajak kekayaan dinaikkan dan aturan keluar negara (exit tax) diperketat. Borger Borgenhaug, seorang tokoh properti, pindah ke Swiss pada 2022 demi menghindari pungutan yang semakin tinggi. Ia mengatakan, Iklim politik di Norwegia semakin memusuhi para pemilik usaha.
Data dari lembaga pemikiran konservatif Civita menunjukkan, 261 penduduk dengan aset lebih dari 10 juta krona meninggalkan negara tersebut pada 2022, dan 254 orang pada 2023, lebih dari dua kali lipat angka sebelumnya. Exit tax sebesar 37,8 persen atas capital gain yang belum direalisasi turut menjadi faktor pendorong kepergian tersebut.
Majalah bisnis Kapital juga mencatat 105 orang dari daftar 400 orang terkaya Norwegia kini tinggal di luar negeri atau telah mengalihkan aset mereka kepada keluarga.
2. Pendukung kebijakan menilai pajak ini menjaga kesetaraan sosial
Pihak pemerintah berpendapat, pajak kekayaan membantu membuat sistem perpajakan lebih progresif dan menjaga tingkat kesetaraan pendapatan. Wakil Menteri Keuangan Ellen Reitan mengatakan, pajak kekayaan membuat sistem pajak personal secara keseluruhan lebih progresif ketimbang hanya mengandalkan pajak penghasilan.
Meskipun terjadi eksodus, penerimaan negara dari pajak ini tetap meningkat hingga mencapai 0,6 persen dari PDB. Penelitian lembaga statistik Norwegia menunjukkan sebagian besar beban pajak jatuh pada kelompok sangat kaya, sementara para pengusaha dinilai masih memiliki likuiditas cukup untuk membayar pajak. Studi lain menunjukkan pajak tersebut dapat mendorong investasi pada pengembangan modal manusia.
“Temuan ini menunjukkan bahwa pajak kekayaan tidak secara langsung menghambat investasi atau penyerapan tenaga kerja di tingkat perusahaan,” kata Profesor NTNU, Robert Iacono.
3. Kritik: Risiko pengurasan modal dan hambatan bagi startup
Para penentang menilai kebijakan ini melemahkan daya saing perusahaan lokal serta membuat pendiri startup kesulitan berkembang. Pengusaha suplemen minyak ikan, Knut-Erik Karlsen menilai, sistem pajak kekayaan membuat perusahaan semakin sulit bersaing dengan negara lain.
Para peneliti juga menyoroti sekitar 40 persen emigran merupakan pemilik bisnis. Christine Blandhol dari Princeton memperkirakan, perubahan tarif pajak terakhir akan mengurangi output Norwegia sebesar 1,3 persen dalam jangka panjang. Beban pajak juga dinilai berat bagi para founder yang belum menghasilkan keuntungan.
Pengusaha teknologi Are Traasdahl mengatakan, tidak ada kemungkinan saya bisa membangun di Norwegia apa yang saya bangun di Amerika Serikat. Bagi sebagian pewaris bisnis, perpindahan ke luar negeri dianggap perlu demi menjaga kendali perusahaan.
“Saya tidak akan membiarkan perusahaan kami tenggelam saat berada di bawah kepemimpinan saya hanya karena kekurangan modal,” kata Laurence Odfjell.
4. Tantangan replikasi model Norwegia di negara lain
Beberapa negara Eropa sebelumnya mempertimbangkan skema serupa, namun banyak yang akhirnya mundur. Di Prancis, rencana pajak 2 persen atas kekayaan lebih dari 100 juta euro dibatalkan dan diganti dengan skema lebih sempit. Pemerintah Inggris juga menolak ide pajak kekayaan formal, meski tetap menargetkan kelompok beraset besar.
Sementara itu, Henley & Partners dan New World Wealth memperkirakan Norwegia akan kehilangan sekitar 150 orang kaya lagi tahun ini. Secara global, Inggris menjadi negara dengan eksodus tertinggi setelah menghapus skema pajak khusus bagi warga asing kaya, sedangkan UEA, AS, dan Italia menjadi negara dengan peningkatan migrasi miliuner terbesar.
Profesor Iacono menyimpulkan bahwa kebijakan pajak kekayaan selalu membawa konsekuensi.
“Tidak memiliki pajak kekayaan akan meningkatkan ketimpangan, sementara memilikinya berarti lebih sedikit modal untuk startup,” ujarnya.
.jpg)
