Petani Sudah Bisa Tebus Pupuk Subsidi sejak 1 Januari 2025

Rahmad mengungkapkan antusiasme petani dalam menebus pupuk subsidi sangat luar biasa. Bahkan ada petani yang sudah melakukan penebusan pupuk pada dini hari pada 1 Januari 2025.

"Pada tanggal 1 Januari, kami mencatat terdapat 6.693 transaksi penebusan pupuk," katanya.

Sementara berdasarkan data Pupuk Indonesia, hingga 6 Januari 2025, sudah ada 91.913 transaksi penebusan pupuk bersubsidi di distributor resmi maupun kios di seluruh Indonesia. Jumlah petani yang melakukan penebusan mencapai 80.337 orang.

Volume pupuk yang berhasil disalurkan selama 6 hari pertama 2025 mencapai hampir 25 ribu ton pupuk bersubsidi, dengan rincian 14.632 ribu ton pupuk urea, 9.960 ton pupuk NPK, 60 ton NPK Kakao dan 130 ton pupuk organik.

Pupuk Indonesia juga terus menyiapkan stok pupuk bersubsidi agar mencukupi kebutuhan pada masa tanam di awal 2025. Selain itu, Pupuk Indonesia terus mempersiapkan infrastruktur pendistribusian pupuk, seperti sistem digital yang andal dan dapat memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi hanya menggunakan KTP.

"Semua capaian yang berhasil kita gapai pada 2024 dan awal 2025 ini merupakan hasil kolaborasi yang erat antara pemerintah dan Pupuk Indonesia. Sebagai produsen, Pupuk Indonesia amat mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat dalam memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi," tutur dia.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia akan terus berupaya menggenjot produksi agar bisa memenuhi alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton pada 2025.

Dia meminta petani tak perlu khawatir alokasi pupuk yang telah ditetapkan pemerintah itu berkurang karena fluktuasi harga bahan baku atau gas. Sebab, penentuan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 tak lagi berdasarkan alokasi anggaran, melainkan volume pupuk yang telah ditetapkan pemerintah.

"Dengan kebijakan baru ini, jumlah pupuk yang akan disalurkan ke petani dipastikan mencapai 9,55 juta ton dan tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi harga gas dan bahan baku pupuk lainnya" ucapnya.

Dia pun berharap alokasi pupuk bersubsidi pada tahun ini dapat mendukung program prioritas pemerintah untuk mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya.

Pemerintah pada tahun ini akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan dapat menyederhanakan proses distribusi pupuk bersubsidi. Perpres ini nantinya akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses distribusi, sehingga mempercepat dan mempermudah alur pengiriman pupuk ke petani.