PLN Coret 13 Gigawatt PLTU Batu Bara dari Rencana
Jakarta, IDN Times - PT PLN (Persero) menghapus 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dari fase perencanaan. Hal itu, kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo merupakan komitmen untuk menurunkan emisi karbon.
Hal itu disampaikan dalam agenda Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform atau ETM sebagai bagian dari rangkaian KTT G20 di Bali, Indonesia.
"Jadi sekarang, bagaimana kita akan berjalan untuk berbicara, tahun lalu, selama perencanaan, desain perencanaan kelistrikan nasional, kami sudah mengeluarkan 13 gigawatt batu bara dalam tahap perencanaan," katanya, Senin (14/11/2022).
1. PLN cegah emisi karbon sebanyak 1,8 miliar ton
Berkat dihapusnya pembangunan PLTU batu bara dengan total kapasitas 13 gigawatt, perusahaan listrik negara ini sudah bisa menghindari kemunculan emisi Co2 sebesar 1,8 miliar ton selama 25 tahun.
Namun, itu dirasa tidak cukup sehingga PLN juga telah mengubah perencanaan pembangunan pembangkit batu bara sebesar 1,1 gigawatt menjadi berbasis energi bersih dan 880 megawatt pembangkit batu bara yang dikonversi menjadi berbasis gas.
"880 megawatt batu bara digantikan oleh gas alam yang mengurangi emisi hingga setengahnya," tutur Darmawan.
2. RI agresif kembangkan energi terbarukan
Dia juga mengklaim bahwa pihaknya mengembangkan energi terbarukan paling agresif dalam sejarah PLN dan juga Indonesia, di mana ada tambahan kapasitas pembangkit yang 51 persennya berasal dari energi terbarukan.
"Itu berarti tambahan kapasitas sebesar 20,9 gigawatt berasal dari energi terbarukan," tuturnya.
3. Pensiunkan PLTU batu bara hadapan tantangan
Darmawan mengatakan bahwa pihaknya ingin memberikan lebih banyak ruang bagi energi terbarukan. PLN akan melakukannya dengan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara. Tapi, terdapat tantangan yang harus dihadapi.
"Tantangannya pertama, bagaimana kita bisa mengubah strategi yang terfragmentasi, komunitas, menjadi upaya terpadu," tuturnya.
Tantangan kedua adalah terkait kebijakan dari pemangku kepentingan serta investasi. Dalam hal ini, terdapat kompleksitas untuk dapat membangun ekosistem yang kondusif untuk pembiayaan hijau.
"Maka di bawah kepemimpinan Menteri (Keuangan) Sri Mulyani hari ini dan juga Menteri BUMN, Menteri ESDM, kami membangun mekanisme transisi energi sebuah platform negara, bergeser dari terfragmentasi menjadi bersatu, ketidakpastian menjadi pasti, kami mampu menerjemahkan semua visi ini menjadi operasi yang efektif," tambahnya.
