Polemik Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Anggarannya Disusun Dadakan?
Jakarta, IDN Times - Rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan anggaran untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp1.760 triliun atau Rp1,76 kuadriliun masih menjadi pembahasan panas. Dasar pembentukan anggaran itu pun dipertanyakan.
Anggaran Rp1,7 kuadriliun berasal dari draf peraturan presiden (perpres) mengenai pemenuhan kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan Kemhan dan TNI. Dalam beleid tersebut, tertulis Kemhan akan mengajukan anggaran senilai 104.247.117.280 juta dolar AS atau setara Rp1.760 triliun untuk pembelian alutsista periode 2020-2024 melalui dana yang akan dipinjam dari luar negeri.
Ketua DPR RI Puan Maharani pun mendukung rencana tersebut. Menurutnya, pembelian alutsista ini sesuai dengan rencana strategis Minimum Essensial Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.
1. Belum ada dasar penetapan anggaran alutsista Rp1,7 kuadriliun
Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al A'raf menuturkan, selama ini Kemhan belum membuat produk strategis pertahanan yang seharusnya disampaikan ke publik sebelum menetapkan anggaran.
Adapun produk strategis tersebut antara lain Strategic Defense Review (SDR), buku putih pertahanan atau defence white paper, kebijakan postur pertahanan negara, kebijakan strategis pertahanan negara, dan doktrin pertahanan.
"Dengan kepentingan nasional yang dibangun, seharusnya Kemhan pada 2019 itu sudah merancang 5 produk strategis pertahanan. Pertama itu strategic defense review sebagai review terhadap bacaan terkait perkembangan lingkungan strategis yang itu sudah dilakukan sebenarnya pada 2007, 2014, lalu di 2019 Pak Prabowo sejak menjadi Menhan belum melakukan ini," kata A'raf dalam webinar INDEF bertajuk 'Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 kuadriliun', Rabu (9/6/2021).
2. Anggaran alutsista Rp1,7 kuadriliun disusun dadakan?
Produk strategis pertahanan itu menurut A'raf biasanya akan menghasilkan angka untuk anggaran pembelian alutsista, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan postur pertahanan.
"Hingga saat ini pemerintah belum menyusun buku putih dan postur pertahanan negara. Seharusnya produk strategis ini dibangun baru kemudian terbaca tentang kebutuhan anggaran, lalu strategi untuk pengelolaan terkait kebutuhan permohonan postur itu seperti apa, baru menyusun anggaran pertahanan negara. Logikanya begitu, tapi ini logikanya lompat," papar A'raf.
Mengingat belum adanya 5 produk strategis yang disampaikan ke publik, A'raf pun mempertanyakan apakah anggaran tersebut disusun secara mendadak.
"Nah ini yang menurut saya jadi pertanyaan, ada apa ini? Mau apa? Rasionalitas membuat anggaran itu kan gak mendadak, harus ada basis dasar asumsi yang kuat. Nah di Kemenhan ini nggak ada, sehingga wajar Rp1.760 triliun itu jadi polemik," tegas A'raf.
3. Perbandingan skema penetapan anggaran alutsista tahun-tahun sebelumnya
A'raf pun membandingkan skema penetapan anggaran alutsista dengan periode pemerintahan beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2007, 2009, sampai 2014, atau pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau kita membaca kebijakan postur pertahanan 2007 atau 2014, kita akan bisa melihat orientasi pertahanan untuk belanja alutsista itu jelas," imbuhnya.
Kala itu, menurutnya pemerintah memiliki postur kebijakan pertahanan, di mana di dalamnya terdapat rincian kebutuhan belanja alutsista. Ia pun menyayangkan penetapan anggaran alutsista pada periode ini tidak dibarengi dengan postur kebijakan pertahanan.
"Misalkan postur pertahanan 2007, 2009, sampai 2014. Angkatan Darat tidak akan membeli main battle tank, tapi hanya membeli light tank dan medium tank, nah itu ada. Nah pemerintah, Kemhan sampai saat ini belum membuat kebijakan postur pertahanan negara," ujarnya.
