PP Minerba Rampung, Ormas Bisa Kelola Tambang Batu Bara hingga Nikel
- PP Minerba akan memiliki aturan turunan yang sedang disusun Kementerian ESDM.
- Koperasi juga bisa mengelola tambang berdasarkan PP Minerba.
- Kemenkop mendukung koperasi sebagai solusi tambang ilegal di Bangka Belitung.
Jakarta, IDN Times - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah selesai disusun.
Melalui regulasi itu, pemerintah mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola tambang. Bahkan, tak hanya tambang batu bara, tapi juga mineral lainnya seperti nikel, bauksit, hingga timah.
"Jadi untuk ini, pemberian prioritas, yang tadinya di dalam Perpres 70 ini kan dibatasi hanya untuk batubara saja. Ini untuk ke depan, ini untuk komoditas nanti juga dibuka," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di kantor KP2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
1. Bakal ada aturan turunan
Yuliot mengatakan, nantinya PP Minerba akan memiliki aturan turunan yang sedang disusun Kementerian ESDM.
"Untuk PP Minerba, PP-nya adalah PP 39/2025. Jadi di dalam PP ini harus ada peraturan pelaksanaan. Kami di Kementerian ESDM lagi menyelesaikan peraturan pelaksanaan untuk pelaksanaan PP," ucap Yuliot.
2. Koperasi bisa kelola tambang
Tak hanya ormas, melalui PP Minerba, koperasi juga bisa mengelola tambang. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.
"Dengan terbitnya PP tersebut, koperasi sudah bisa menggarap dan mengelola sektor pertambangan seperti mineral dan batubara," katanya dalam keterangan resmi.
3. Kemenkop dorong koperasi jadi solusi tambang ilegal
Ferry menyoroti kisruh penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung. Oleh sebab itu, dia berharap, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang dan perusahaan.
"Kami mendukung jika penambang timah di Babel bergabung dalam Koperasi Merah Putih dan IUP Timah dikelola oleh Koperasi Merah Putih, sehingga masyarakat memiliki legalitas untuk mengelola tambang," paparnya.
Dengan skema tersebut, aktivitas penambangan timah masyarakat dapat dilakukan secara legal melalui payung hukum koperasi.
Ferry menyebut, pendekatan berbasis koperasi dapat menjadi jalan tengah agar penambang kecil tetap terlindungi dan kegiatan tambang berjalan sesuai aturan pemerintah.
