Jakarta, IDN Times - Presiden RI, Prabowo Subianto berencana menambah anggaran untuk setiap provinsi sebesar Rp100 miliar dan setiap kabupaten minimal Rp20 miliar. Tambahan anggaran tersebut akan dikucurkan dalam waktu dekat setelah pemerintah melakukan penghematan belanja barang dan jasa.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Awalnya, Prabowo mengatakan, pemerintah menemukan potensi kebocoran anggaran yang besar dalam pengelolaan APBN dan APBD. Salah satu penyebabnya adalah belanja barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh setiap kementerian, provinsi, hingga kabupaten.
"Saudara-saudara, para pakar yang bekerja dengan baik di pemerintah melaporkan ke saya bahwa kebocoran dari APBN dan APBD sangat besar," kata Prabowo.
Ia mencontohkan pengadaan obat di rumah sakit yang selama ini dilakukan masing-masing daerah secara mandiri. Akibatnya, obat dengan jenis dan spesifikasi yang sama bisa dibeli dengan harga berbeda-beda.
Prabowo ingin pemerintah mengubah pola belanja tersebut melalui sistem pengadaan yang lebih terpusat. Dengan begitu, seluruh instansi pemerintah dapat membeli barang dan jasa dengan harga, spesifikasi, serta kualitas yang sama.
"Saudara-saudara sekalian, belanja barang, belanja jasa di Indonesia sekarang tidak pakai logika. Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Tiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama tapi harganya 20, 30 harga berbeda. Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja," ujarnya.
Menurut Prabowo, langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga 40 persen. Ia menyebut belanja barang dan jasa dari APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dengan perkiraan 30 persen di antaranya mengalami kebocoran akibat penggelembungan harga atau mark up.
"Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40 persen kira-kira," kata dia.
"Dari 1.200 triliun diperkirakan 30% hangus, hangus karena mark up, penggelembungan, penggelembungan, alias korupsi. Jadi kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat 400 triliun, 400 triliun," lanjut Prabowo.
Prabowo kemudian mengungkapkan rencana menyalurkan sebagian hasil penghematan tersebut kepada pemerintah daerah. Ia memastikan tambahan anggaran untuk provinsi dan kabupaten sudah disiapkan.
"Akan saya kucurkan gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya. Tapi biayanya harus diarahkan. Dalam waktu dekat saya akan kucurkan tiap provinsi, tiap provinsi Rp100 miliar ya, tambahan ya. Rp100 miliar tambahan nih. Hah? Iya, ya, ibu kota provinsi, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar. Rp20 miliar ya minimal ya," ujarnya.
Ia menambahkan, besaran tambahan anggaran untuk kabupaten tertentu berpeluang lebih besar, terutama bagi ibu kota kabupaten yang memiliki kebutuhan lebih besar.
"Tapi untuk ibu kota kabupaten yang lebih besar mungkin akan tambah. Ini anggarannya sudah siap, saya akan kucurkan dalam waktu dekat. Jadi penghematan ini semua habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat, Saudara-saudara sekalian," pungkasnya.