Prabowo Perlu Tambah Anggaran Rp48,4 Triliun Buat 3 Juta Rumah

18 Nov 2024, 10:40 WIB

Ilustrasi rumah subsidi. (IDN Times/Dhana Kencana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan anggaran yang tersedia untuk program pembangunan 3 juta rumah saat ini hanya sebesar Rp5,1 triliun.

Sementara itu, pria yang akrab disapa Ara mengatakan, berdasarkan usulan dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, kebutuhan dana untuk memenuhi target Presiden Prabowo Subianto itu mencapai Rp53,6 triliun.

"Kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun sehingga kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dikutip Senin (18/11/2024).

1. Kementerian PKP sampaikan usulan program ke Kemenkeu

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait saat ditemui seusai deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). (IDN Times/Triyan)

Ara bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah telah menyampaikan berbagai usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu.

Usulan tersebut mencakup sejumlah program di bidang perumahan yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah bagi masyarakat sebagaimana yang dicanangkan Prabowo.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujarnya.

2. Kementerian PKP juga targetkan kuota rumah subsidi jadi 800 ribu

Ilustrasi perumahan. (IDN Times/Maulana)

Ara menjelaskan m pihaknya akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank yang menjadi penyalur subsidi perumahan.

Hal tersebut bertujuan agar target dan jumlah rumah bersubsidi dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga merencanakan peningkatan target pembangunan rumah serta perubahan proporsi pembiayaan perumahan. Langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN dengan memanfaatkan pendanaan dari sektor perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu menjadi 800 ribu. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 25 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," tandasnya.

3. Kemenkeu akan berkoordinasi terlebih dahulu bahas usul anggaran

Suahasil Nazara. (IDN TImes/Teatrika Handiko Putri)

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan Kementerian Keuangan siap mendukung berbagai program perumahan pro rakyat, termasuk program 3 juta rumah.

Dia menjelaskan sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong investasi, menggerakkan sektor industri, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.

"Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," tambahnya.