Prabowo Sudah Kantongi Sosok Menteri Penerimaan Negara

07 Okt 2024, 16:25 WIB

Trio Hamdani

Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Intinya sih...

Prabowo Subianto telah menentukan Menteri Penerimaan Negara untuk Kementerian yang direncanakan akan dibentuk.
Kementerian Penerimaan Negara dibentuk untuk mencapai target rasio penerimaan negara hingga 23 persen dari PDB.
Bank Dunia optimis Indonesia bisa mencapai target tersebut dengan bantuan teknologi dan waktu yang cukup.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih, Prabowo Subianto sudah mengantongi nama yang akan menduduki kursi Menteri Penerimaan Negara di pemerintahannya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Badan Penerimaan Negara yang sedianya akan dibentuk Prabowo, direncanakan akan diubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara.

"Badan Penerimaan Negara, nanti jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

1. Rasio penerimaan negara Indonesia kalah jauh dari Vietnam

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/ Syahrial)

Kementerian Penerimaan Negara dibentuk untuk mengejar target peningkatan rasio penerimaan negara (revenue ratio) hingga mencapai 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Hashim, angka tersebut diperoleh berdasarkan kajian dari timnya, yang telah melakukan pertemuan dengan Bank Dunia sebanyak tujuh kali. Dia menjelaskan data yang diperoleh, termasuk dari bank pemerintah, menunjukkan Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya rasio penerimaan.

Dia menyebut revenue ratio Indonesia hanya sebesar 12,7 persen. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Kamboja memiliki revenue ratio sebesar 18 persen, sementara Vietnam sudah mencapai 23 persen.

"Kenapa? karena penegakan aturan, di Indonesia belum maksimal, di Kamboja lebih maksimal, di Vietnam apalagi," sebutnya.

2. Bank Dunia siap bantu Indonesia kejar target revenue ratio 23 persen

Kantor pusat Bank Dunia (World Bank) di Washington DC, Amerika Serikat (AS). (dok. World Bank)

Hashim mengungkapkan Bank Dunia menyampaikan optimisme mengenai peluang Indonesia untuk mencapai rasio penerimaan negara yang setara dengan Kamboja dan Vietnam. Menurutnya, Bank Dunia menegaskan tidak ada alasan Indonesia tidak bisa mencapai angka tersebut, asalkan ada kemauan politik dan waktu yang cukup.

Indonesia akan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi (IT) dalam meningkatkan penerimaan negara.

Hashim menambahkan, Bank Dunia telah menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia mencapai target penerimaan sebesar 18 hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kita akan menunjukkan cara untuk melakukannya. Bank Dunia sudah siap sedia untuk bantu kita," tambahnya.

3. Kementerian Penerimaan Negara urus pajak, cukai dan PNBP

Ilustrasi pajak penghasilan (sumber: pixabay.com)

Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah mengatakan nantinya Kementerian Penerimaan Negara tersebut bakal mengurus penerimaan pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” kata Burhanuddin di UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).