Prabowo Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 6 Persen di 2027
- Presiden Prabowo menargetkan angka kemiskinan turun ke 6,0–6,5 persen pada 2027 agar pertumbuhan ekonomi berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat.
- Pemerintah juga menargetkan penurunan pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen serta perbaikan rasio Gini ke kisaran 0,362–0,367 untuk mempersempit kesenjangan sosial.
- Indeks modal manusia dan kesejahteraan petani ditingkatkan melalui program sektor pertanian, sementara proporsi pekerjaan formal ditargetkan naik menjadi 40,81 persen pada 2027.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada 2027. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya sebesar 6,5 hingga 7,5 persen.
"Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata," katanya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen. Selain itu, rasio Gini juga ditargetkan membaik ke kisaran 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380.
"Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit," paparnya.
Di bidang sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Selanjutnya, melalui berbagai program di sektor pertanian, indeks kesejahteraan petani ditargetkan naik menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731.
"Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi," ujar Prabowo.
Pemerintah juga menargetkan pembukaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Proporsi lapangan kerja formal dipatok meningkat menjadi 40,81 persen pada 2027 dari sebelumnya 35,00 persen pada 2026 atau naik 5,81 persen.
Adapun dalam rapat paripurna ke-19 DPR RI masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026 ini, ada tiga agenda penting, yaitu:
1. Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.
2. Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
3. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
