Prima Imbau Impor 105 Ribu Pikap Kopdes Tak Ganggu Industri Nasional

23 Feb 2026, 21:47 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Prima Imbau Impor 105 Ribu Pikap Kopdes Tak Ganggu Industri Nasional

Mobil pikap Scorpio produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M). (dok. Mahindra)

Intinya Sih

Partai Prima menyoroti rencana impor 105 ribu pikap senilai Rp24,66 triliun untuk program koperasi desa, menilai kebijakan ini harus dilihat strategis agar tak melemahkan industri nasional.
Prima menegaskan kapasitas produksi kendaraan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan mendorong pengadaan lokal demi efek ekonomi berganda bagi industri komponen serta tenaga kerja.
Mereka juga mengingatkan risiko nilai tambah lari ke luar negeri dan masalah layanan purna jual jika impor utuh dilakukan tanpa basis produksi atau perakitan di Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menilai kebijakan tersebut bukan sekadar pengadaan kendaraan operasional, melainkan menyangkut arah besar industrialisasi nasional.

Dengan nilai proyek diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun, Prima menyebut belanja negara sebesar itu harus dihitung secara strategis. Mereka mengingatkan agar upaya memperkuat ekonomi desa tidak justru memperbesar ketergantungan pada produk impor.

Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi, menegaskan partainya mendukung penuh penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen distribusi logistik dan pangan. Namun, ia menekankan pemerintah berhati-hati dalam menentukan skema pengadaan kendaraan.

“Tetapi belanja negara sebesar Rp 24 triliun lebih ini harus dilihat secara strategis. Jangan sampai niat memperkuat desa justru melemahkan industri nasional,” ujar Herwandi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/2/2026).

1. Kapasitas industri nasional dinilai cukup

Presiden Prabowo Subianto saat peresmian Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah. (Dok. Pemprov Jateng)

Prima menyoroti data Kementerian Perindustrian yang menyebut kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai sekitar satu juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap. Kebutuhan 105 ribu unit disebut hanya sekitar 10 persen dari total kapasitas tersebut.

Bagi Herwandi, angka itu menunjukkan industri otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program koperasi desa. Ia memperkirakan, jika pengadaan dilakukan melalui produksi lokal, dampak ekonomi yang tercipta bisa mencapai Rp27 triliun melalui efek berganda industri komponen, tenaga kerja, hingga rantai pasok manufaktur.

“Ini bukan sekadar soal teknis pengadaan, tapi soal keberpihakan pada ekosistem industri kita sendiri,” katanya.

2. Risiko nilai tambah lari ke luar negeri

ilustrasi pikap Mahindra (mahindra.com)

Prima juga menyoroti rencana impor utuh alias completely built up (CBU) dari produsen India seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Skema ini dinilai berpotensi mengalihkan sebagian besar nilai tambah ke luar negeri.

Padahal, industri otomotif nasional ditopang ratusan perusahaan komponen dan ribuan tenaga kerja, mulai dari sektor baja, plastik, karet, kelistrikan hingga logistik. Jika impor dilakukan secara utuh, peluang peningkatan kandungan lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi menjadi terbatas.

“Belanja negara seharusnya menjadi alat ungkit. Kalau kita impor dalam bentuk utuh, nilai tambahnya lebih banyak dinikmati negara lain,” tegas Herwandi.

3. Soroti layanan purna jual di daerah

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor 70 ribu unit mobil dari Tata Motors untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). (dok. Tata Motors Indonesia)

Selain aspek industri, Prima mengingatkan potensi persoalan layanan purna jual. Kendaraan operasional koperasi desa akan digunakan di berbagai wilayah dengan kondisi geografis beragam, termasuk daerah terpencil.

Menurut Herwandi, impor utuh tanpa basis produksi atau perakitan kuat di dalam negeri berisiko menimbulkan keterbatasan jaringan bengkel resmi, ketersediaan suku cadang, hingga tingginya biaya perawatan akibat fluktuasi nilai tukar.

Sebaliknya, jika pengadaan dilakukan melalui skema produksi atau perakitan dalam negeri (CKD/IKD), jaringan layanan, pelatihan teknisi lokal, dan distribusi suku cadang dinilai bisa berkembang hingga ke daerah.

Sebagai solusi, Prima merekomendasikan pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri, mendorong perakitan lokal jika bekerja sama dengan produsen asing, menerapkan kewajiban kandungan lokal (TKDN) secara progresif, serta memastikan kesiapan jaringan layanan purna jual nasional.

“Desa harus kuat, industri juga harus kuat. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai strategi kedaulatan ekonomi bangsa,” pungkasnya.