Profil PFN, BUMN Pembuat Si Unyil yang Kini Dipimpin Ifan Seventeen

13 Mar 2025, 05:07 WIB

Vadhia Lidyana

Kantor pusat PT Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta Timur. (dok. PFN)

Intinya sih...

Ifan Seventeen ditunjuk sebagai nahkoda baru PT Produksi Film Negara (PFN) yang disorot karena latar belakang musiknya.
Pada 1934, PFN berdiri dengan nama Java Pacific Film (JPF) dan mengalami beberapa perubahan nama hingga menjadi Perusahaan Film Negara (PFN).
PFN saat ini masih menjadi BUMN yang dititip kelola Holding BUMN spesialis transformasi dan investasi PT Danareksa (Persero).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - PT Produksi Film Negara (PFN) tengah jadi sorotan, karena baru saja mempunyai nahkoda baru, yakni Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen, vokalis dari grup band Seventeen. Penunjukkan Ifan sebagai Direktur Utama (Dirut) PFN disorot dan dikomentari, mengingat Ifan lekat di dunia musik, bukan film.

Namun, Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla mengatakan Ifan memiliki pengalaman sebagai produser film. Ifan juga menambah sosok kepemimpinan muda di BUMN.

“Kiprahnya dari Ifan itu bukan cuma di dunia musik saja, karena sudah punya pengalaman jadi produser, sehingga kemudian bisa menjadi Direksinya. Kita harapkan bisa membawa perkembangan baru untuk PFN. Yang kita harapkan ini kan ada pemimpin muda, kita berikan kesempatan jadi Dirut,” kata Putri di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Berikut profil PT Produksi Film Negara.

1. Sejarah PFN diawali di era pemerintahan Belanda

Kantor pusat Kementerian BUMN. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

PFN berdiri pada masa pemerintahan Belanda, yakni pada 1934. Namun, kala itu berdiri dengan nama Java Pacific Film (JPF). Pada 1936, JPF berubah nama menjadi Algemeen Nederlandsch Indisch Filmsyndicaat (ANIF)/Sindikat Umum Film Hindia Belanda.

Dikutip dari situs resmi PFN, Kamis (13/3/2025), pada 1943, Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang mengambil alih ANIF dan mengubahnya menjadi Nippon Eiga Sha/Perusahaan Film Jepang.

Lalu, pada 6 Oktober 1945, berdiri cikal bakal PFN, yakni Berita Film Indonesia (BFI), didirikan oleh R.M Soetarto. Pada 1950, Kementerian Penerangan mengubah bentuk BFI menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) lalu berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN). PFN resmi menjadi BUMN melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada 7 Mei 1988.

Pada 12 Oktober 2023, dilakukan Penandatanganan Akta Pendirian PT Produksi Film Negara (Persero) Di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2023 yang terbit pada 10 Agustus 2023, tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang ditandangani oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).

2. Pembuat film Si Unyil

Serial film anak-anak Si Unyil. (dok. PFN)

Si Unyil adalah serial film anak-anak buatan PFN, yang tayang sejak era 1980-an sampai saat ini. Si Unyil tayang di TVRI setiap hari Minggu.

Selain Si Unyil, PFN juga dikenal melalui film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI (1984). Pada masa Orde Baru, film itu wajib ditonton pelajar setiap menjelang Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober.

3. Masih jadi pasien Danareksa

Menara Danareksa, Jakarta Pusat. (dok. Danareksa)

PFN saat ini masih menjadi BUMN yang dititip kelola Holding BUMN spesialis transformasi dan investasi PT Danareksa (Persero). Sebelumnya, Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi mengatakan salah satu upaya ‘penyehatan’ PFN adalah digabungkan dengan Holding Danareksa secara resmi, dengan mekanisme inbreng.

Namun, keputusannya masih harus menunggu Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Dananatara) yang kini bertugas mengelola BUMN.

“Rencananya akan diinbrengkan ke Danareksa, tetapi tergantung dari induk kami nanti Danantara terserah mau seperti apa, apakah mau diinbrengkan ke yang lain atau ke kita, kami nurut saja. Kalau dari kami bagaimana kita membuat bisnis modelnya," kata Yadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (10/3).