Purbaya Bantah MBG dan Kopdes Bebani APBN: Program Itu Fleksibel
- Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes bersifat fleksibel serta dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal tanpa membebani APBN.
- Pemerintah memastikan ruang efisiensi tetap terbuka, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran MBG sesuai arahan Kepala Badan Gizi Nasional agar defisit tetap terkendali di bawah 3 persen.
- Kepala BGN Nanik S Deyang menyatakan fokus tahun ini bukan pada target 82 juta penerima, melainkan peningkatan kualitas gizi dan prioritas bagi ibu hamil, menyusui, serta balita.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kekhawatiran sejumlah analis terkait dampak program pemerintah terhadap kondisi fiskal, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih alias Kopdes.
Menurut dia, program-program tersebut tetap bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan negara. Purbaya mengatakan pemerintah selama ini tetap membuka ruang efisiensi dalam pelaksanaan program apabila diperlukan.
"Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
1. Purbaya sebut lembaga pemeringkat lebih soroti sentimen pasar
Purbaya mengatakan, saat bertemu dengan lembaga pemeringkat global S&P, isu program pemerintah tidak menjadi sorotan. Jadi, yang lebih banyak dipertanyakan adalah sentimen negatif yang berkembang di pasar. Sementara fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik.
"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di bawah 3 persen. Dan kalau kepepet misalnya harga minyak dunia naik tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," ujarnya.
2. Purbaya pastikan program bisa disesuaikan
Purbaya menegaskan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap berbagai program jika diperlukan. Menurutnya, anggapan program seperti MBG tidak fleksibel tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.
Dia mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan program sesuai kebutuhan agar kondisi fiskal tetap terjaga. Saat ditanya kemungkinan efisiensi anggaran MBG, Purbaya mengatakan hal tersebut bergantung pada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ya tergantung Ketua MBG-nya. Kalau ketua yang baru bilang, dulu sih sebelum jadi ketua, dia bilang bisa dia turunkan. Kita lihat seperti apa, saya belum ketemu dengan beliau ya," kata Purbaya.
3. BGN tak paksakan kejar target 82 juta penerima pada tahun ini
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya telah meminta restu Presiden Prabowo Subianto untuk tidak fokus pada target 82 juta penerima MBG tahun ini. BGN akan fokus memperbaiki kualitas untuk memastikan penerima mendapatkan makanan yang bergizi.
“Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6).
Adapun fokus perbaikan kualitas itu seiring dengan moratorium pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang baru. Moratorium itu akan berdampak pada upaya mencapai target 82 juta penerima MBG.
Selain itu, BGN juga akan mewajibkan mitra SPPG menyalurkan MBG untuk penerima 3B, yaitu ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan bayi usia di bawah lima tahun (balita). Sebab, menurut pakar, MBG paling efektif untuk mendorong pertumbuhan anak usia nol bulan sampai 9 tahun.
