Istana: Efisiensi APBN Tanpa Pangkas Dana Program MBG-Kopdes
- Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan dipangkas meski dilakukan efisiensi APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen.
- Mensesneg menegaskan efisiensi difokuskan pada belanja yang kurang berdampak, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang kini diperketat untuk menghemat anggaran negara.
- Menkeu meminta seluruh kementerian dan lembaga menyiapkan opsi pemangkasan serta menunda program tambahan guna menjaga stabilitas APBN di tengah potensi kenaikan harga minyak dunia.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu dilakukan agar anggaran APBN tidak lebih dari 3 persen.
Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan pemerintah tidak akan memangkas dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
"Gak dong (dipotong), kita lebih memilih untuk kurangi belanja-belanja yang tidak efektiflah atau kurang berdampak itu yang direalokasi, agar program yang produktif, berdampak dan membantu meringankan beban masyarakat. Itu yang diutamakan," ujar Teddy di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).
1. Perjalanan dinas salah satu anggaran yang akan diefisiensikan
Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengungkapkan anggaran yang bisa diefisiensikan, salah satunya perjalanan dinas. Menurutnya, anggaran tersebut memang sudah dilakukan sebelum adanya perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
"Contoh perjalanan dinas ke luar negeri, itu terus kami perketat, bahkan saya selaku Mensesneg yang bagian ujung mengeluarkan izin itu memperketat perjalanan ke luar negeri," kata dia.
2. Menkeu minta kementerian dan lembaga siapkan opsi pangkas anggaran
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah mulai menyiapkan skenario efisiensi belanja negara, sebagai langkah antisipasi jika tekanan terhadap APBN meningkat dampak perang di Timur Tengah.
Pihaknya pun telah meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) menghitung kemungkinan pemangkasan anggaran apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi menambah beban subsidi energi dan belanja negara.
"Kalau memang harga BBM naik terus kan itu langkah pertama lakukan efisiensi," tegas Purbaya usai Rakortas di Kemenko Perekonomian, Senin, 16 Maret 2026.
3. Evaluasi pengajuan sejumlah program tambahan
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi sejumlah program tambahan atau pengajuan anggaran baru yang berpotensi menambah beban belanja negara. Program tambahan tersebut berpeluang ditunda, agar pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN 2026.
"Dengan anggaran sekarang (APBN 2026), kita fokus pada program yang sudah berjalan terlebih dahulu. Program tambahan atau pengajuan anggaran belanja dari kementerian dan lembaga yang memungkinkan akan kita tunda,” kata Purbaya.
