Rawan Penyelewengan, Pembelian Pupuk Subsidi Kini Digital
Gianyar, IDN Times - PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan digitalisasi pembelian pupuk bersubsidi di lima provinsi. Dalam hal ini, petani bisa menebus pupuk bersubsidi hanya dengan membawa KTP ke kios.
Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melakukan digitalisasi pada kios-kios pupuk. Tujuannya, untuk memudahkan pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, mencegah penyimpangan serta menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi.
“Dengan digitalisasi ini, petani tinggal datang ke kios pupuk resmi dan menunjukkan KTP. Data-data mengenai alokasi, jenis komoditi dan lain-lain, semua sudah tercatat dalam sistem. Mudah tebusnya, tepat sasarannya,” kata Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky saat meninjau Kios Pupuk Bersubsidi di Desa Temesi, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (3/7/2023).
1. Digitalisasi cegah penyelewengan pupuk bersubsidi
Salah satu manfaat digitalisasi, kata Panji, adalah mencegah terjadinya penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan begitu, pupuk bersubsidi jatuh ke tangan orang yang tepat.
Berkat digitalisasi, pihaknya dapat merekam seluruh transaksi pupuk bersubsidi, mulai dari pabrik, ke kios, sampai ke petani. Jadi, pergerakan pupuk bersubsidi terpantau, mudah ditelusuri, dan gampang dilacak.
"Petani tidak lagi ribet, pemilik kios dimudahkan, dan manfaat bagi Pemerintah juga meminimalisir risiko penyimpangan atau pupuk diterima oleh orang yang tidak berhak," sebut Panji.
2. Sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden Jokowi
Panji mengatakan digitalisasi kios yang sudah berjalan di 5 provinsi merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satu arahan Jokowi adalah perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi lewat digitalisasi.
Sistem digitalisasi yang dinamakan iPubers sudah berjalan di Bali, Aceh, Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan. iPubers merupakan aplikasi digital berbasis NIK menggunakan sistem hasil kerjasama Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian. Totalnya, sudah ada 697 kios yang menerapkan sistem.
“Ini adalah bagian dari upaya Pupuk Indonesia meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dengan membuat penyaluran pupuk menjadi lebih mudah dan tepat sasaran," tuturnya.
3. Digitalisasi akan diperluas di daerah lain
Panji menyebut digitalisasi pembelian pupuk bersubsidi di Bali sudah berjalan efektif sejak 2022, disusul Kabupaten Aceh Besar pada awal 2023.
Kemudian, Pupuk Indonesia memperluas proses penebusan pupuk bersubsidi secara digital. Pada 27 Juni 2023, Kementerian Pertanian resmi memberlakukan digitalisasi kios di 3 provinsi sekaligus, yaitu Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan.
"Ya, jadi sudah lima provinsi saya sebutkan, rencananya Kementan akan mengimplrmentasikan di provisni yang lebih besar, kita tunggu keputusannya," tambahnya.
