Menkumham Yasonna Promosi Kemudahan Investasi dan Omnibus Law di AS
Menkumham Yasonna Laoly memimpin delegasi Pemerintah Indonesia dalam pertemuan US Chamber. (dok. Humas Kemenkumham)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly memimpin delegasi Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan dengan US Chamber atau kamar dagang Amerika Serikat di Washington DC pada Kamis (18/11/21).
Berdasarkan rilis yang diterima IDN Times, dalam pertemuan itu dibahas sejumlah kerja sama pemulihan ekonomi pascapandemik COVID-19. Di mana kolaborasi antara industri, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya dianggap sebagai cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pemulihan.
Pertemuan itu dipimpin Direktur Eksekutif Kamar Dagang AS untuk wilayah Asia Tenggara John Goyer. US Chamber turut menghadirkan perwakilan dari Freeport, Google, Pharma dan Pfizer.
Baca Juga: Kemenkumham Raih Opini WTP 6 Kali Beruntun, Yasonna Laoly Tak Puas
1. Ajakan berinvestasi di Indonesia
Menkumham Yasonna Laoly memimpin delegasi Pemerintah Indonesia dalam pertemuan US Chamber. (dok. Humas Kemenkumham)Dalam pertemuan itu, Yasonna mengundang para pengusaha di Amerika untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Yasonna menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sangat kondusif bagi investasi asing. Utamanya karena Indonesia telah memberlakukan Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) pada 5 Oktober 2020 untuk memfasilitasi “kemudahan berusaha” dan untuk mendorong investasi.
“Omnibus Law ini bertujuan untuk meningkatkan investasi asing dan domestik dan menciptakan lapangan kerja, dimana kemudahan berusaha ditingkatkan terutama untuk menurunkan biaya memulai bisnis dan memotong birokrasi yang memberatkan pemilik usaha,” jelas Yasonna.
Ia juga menyebut bahwa Omnibus Law menguntungkan secara seimbang, baik pekerja maupun perusahaan.
Menurut Yasonna, manfaat Omnibus Law bagi pekerja antara lain memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak melalui jaminan kompensasi, jaminan upah yang layak, dan pemberian program jaminan kerja. Sementara pengusaha bisa mendapat perlindungan hukum dan kemudahan layanan.
“Sementara itu, pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari jaminan perlindungan hukum terhadap sanksi administratif atau pidana, pemberian insentif dan aksesibilitas untuk layanan investasi,” ujarnya.
“Omnibus Law juga memperkenalkan Nomor Induk Berusaha yang merupakan sistem perizinan tunggal yang dapat digunakan untuk mengajukan Izin Usaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Halal,” tambah Yasonna.
Baca Juga: 5 Poin Perubahan Ketentuan soal Upah dalam Turunan Omnibus Law Jokowi
2. Makin banyak ruang investasi di Indonesia
Menkumham Yasonna Laoly memimpin delegasi Pemerintah Indonesia dalam pertemuan US Chamber. (dok. Humas Kemenkumham)Editor’s picks
Selain Omnibus Law, dalam pertemuan itu Yasonna juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Penanaman Modal Baru, sebagai peraturan pelaksanaan Omnibus Law.
Ia menyebut aturan ini secara signifikan mengurangi jumlah sektor yang sepenuhnya tertutup untuk segala bentuk investasi (asing atau lokal) dan sektor yang tertutup seluruhnya atau sebagian terbuka untuk penanaman modal asing.
“Kami juga sedang dalam proses finalisasi RUU Hukum Perdata Internasional, dengan prioritas Program Legislasi Nasional 2020-2024. RUU ini mengatur tentang pilihan hukum, pilihan forum, serta pengakuan dan penegakan hukum asing,” kata Yasonna.
Ia juga mengatakan baru-baru ini Indonesia telah mendepositokan instrumen aksesi Konvensi Den Haag Apostille. Konvensi Apostille disebutnya akan secara signifikan mengurangi birokrasi birokrasi legalisasi dokumen publik asing dan mencegah penundaan transaksi bisnis yang tidak perlu karena proses legalisasi yang panjang.
Selain itu, Kemenkumham juga sedang dalam proses pembentukan Satgas Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan Indonesia dari status Priority Watch List. Satgas ini dibentuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Bareskrim Polri. Satgas akan fokus pada penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas di pelabuhan dan bandara bekerja sama dengan Unit Bea Cukai, serta melalui jalur e-commerce yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca Juga: Harta Yasonna Laoly Naik Rp12 M Selama 7 Tahun Jadi Menkumham
3. Kemudahan penerbitan visa
Jenis-jenis kartu Visa. (IDN Times/Anata)Ia pun mengatakan bahwa Kemenkumham juga terus melakukan terobosan kebijakan dalam upaya mendukung kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia, di antaranya kemudahan penerbitan visa dan izin tinggal.
“Kami terus mendukung dunia usaha asing untuk penerbitan visa dan izin tinggal, terutama bagi investor asing dan tenaga ahli yang bekerja di Indonesia. Permohonan dilakukan melalui Online Single Submission, yang prosesnya terintegrasi antara beberapa Kementerian/Lembaga,” jelas Yasonna.
Untuk permohonan visa bagi tenaga kerja asing kini dibuka dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 (September 2021), khususnya bagi mereka yang bekerja di bawah Proyek Strategis Nasional dan Obyek Vital dengan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Yasonna menerangkan bahwa orang asing yang izin tinggalnya telah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang tetapi masih berada di Indonesia, dapat diberikan izin tinggal baru setelah memperoleh visa baru melalui permohonan visa dalam negeri (Onshore Visa).
Orang asing pemegang ITAS/ITAP/Izin Masuk Kembali yang akan habis masa berlakunya dan masih berada di luar negeri, dapat memperoleh perpanjangan di Kantor Imigrasi (Kedutaan Besar atau Konsulat). Sedangkan untuk Pelayanan izin tinggal di masa pandemik COVID-19, dapat diajukan langsung ke Kantor Imigrasi atau melalui Aplikasi Online.
Demikian juga, terdapat pembaruan kebijakan Imigrasi untuk “Silver Hair”, yang merupakan kebijakan izin tinggal bagi yang lanjut usia.
“Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang berusia minimal 55 tahun. Dengan adanya UU Cipta Kerja 11/2020 menjadi “Izin Tinggal/Visa Rumah Kedua” dimana orang asing bisa mengajukan izin tinggal tanpa batasan usia limit dengan persyaratan tertentu,” kata Yasonna.
Berita Terkini Lainnya
