Rencana PHK Buruh Mie Sedaap Diklaim Batal usai Dasco Kontak Manajemen
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan rencana PHK buruh PT Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap, dibatalkan setelah berkoordinasi langsung dengan pihak manajemen perusahaan.
- Dasco menilai keputusan menghentikan PHK jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 penting agar pekerja bisa kembali tenang bekerja tanpa kekhawatiran kehilangan pekerjaan.
- Fenomena PHK massal di berbagai sektor industri disebut dipicu daya beli masyarakat yang melemah serta persaingan ketat dengan produk impor berharga lebih murah.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengklaim rencana PT Karunia Alam Segar (KAS), produsen Mie Sedaap untuk memecat sejumlah buruhnya, batal. Ia menilai langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jelang Idul Fitri 2026 merupakan keputusan yang tidak seharusnya dilakukan. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen.
"Pihak DPR RI telah menerima aspirasi dari pekerja Mie Sedaap dan tadi kami telah berkoordinasi dengan pihak Mie Sedaap. Didapatkan hasil bahwa pihak Mie Sedaap segera menyetop PHK yang terjadi. Pihak Mie Sedaap juga berjanji tidak akan ada PHK-PHK di (produsen) Mie Sedaap lagi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/2/2026).
"Ini seharusnya tidak terjadi pada saat Ramadan dan menjelang Lebaran. Sehingga, tadi sepakat pihak Mie Sedaap untuk menyetop PHK," imbuhnya.
Kabar pemecatan di PT KAS bermula dari sekitar 400 pekerja di pabrik tersebut mengalami pengurangan jam operasional secara drastis. Selama satu bulan terakhir, mereka hanya mendapatkan jatah bekerja sebanyak dua hingga tiga hari dalam sepekan.
1. Penghentian PHK diharapkan bisa beri ketenangan bagi pekerja
Ketika ditanyakan apakah pimpinan DPR akan berkunjung ke Gresik yang menjadi lokasi PT Karunia Alam Segar, Dasco menilai hal itu tidak diperlukan. Ia mengaku percaya terhadap komitmen pihak produsen Mie Sedaap.
"Kami sudah lakukan koordinasi (dengan manajemen). Saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja sehingga kita sama-sama berpuasa dengan tenang dan menghadapi Lebaran dengan tenang," tutur dia.
2. Dasco pernah setop PHK di pabrik ban Michelin
Pendekatan serupa juga pernah dipakai Dasco untuk menyetop PHK di PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) atau pabrik yang memproduksi ban Michelin di Cikarang pada November 2025 lalu. Ia bahkan turut mengajak pimpinan DPR lainnya, Saan Mustopa ikut sidak ke lokasi pabrik itu.
Dilihat dari akun media sosial Dasco, Ketua Harian Partai Gerindra dan pimpinan DPP Partai NasDem itu mengenakan jaket hitam dan kemeja putih. Kedua pimpinan DPR itu turut didampingi jajaran Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI.
Selain itu, ada pula Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wae, yang sudah lebih dulu berada di lokasi. Sementara, di luar pabrik terlihat massa yang sedang berunjuk rasa dan memprotes nasib mereka ke depan.
Ketika ditanyakan oleh media, Dasco menjelaskan dari hasil sidak yang ia dan Saan lakukan, terungkap para buruh belum di-PHK oleh perusahaan. Oleh sebab itu, Dasco meminta kepada perwakilan perusahaan agar proses PHK itu dihentikan. Selain itu, ia turut meminta agar buruh yang dirumahkan dipekerjakan kembali.
"Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di-PHK, masih dalam proses. Sehingga kami minta itu (PHK massal) disetop dulu dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Dasco.
"Mereka harus kerja seperti biasa. Kalau yang diskorsing kami minta dikembalikan dulu," imbuhnya.
3. Daya beli masyarakat yang lesu jadi penyebab banyak pabrik tutup
Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, pada 2025 lalu, di Jakarta, mengatakan, berdasarkan data Litbang KSPN, terdapat lebih kurang 60 perusahaan yang merumahkan karyawan, mengurangi jumlah karyawan, ataupun tutup produksi sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kejadian ini terjadi pada 2023 dan 2024. Sebagian di antara perusahaan tersebut berlatar belakang sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Sebagai contoh, pada awal 2025, Sritex Group dinyatakan pailit sehingga sekitar 12 ribu karyawan terkena PHK. Sejumlah anggota KSPN di tiga pabrik Sritex Group terkena PHK. Anggota KSPN yang bekerja di salah satu pabrik kendaraan, pada awal 2025, terkena pengurangan karyawan.
Ristadi berpendapat, fenomena itu terjadi lantaran dipicu banyak barang produksi dalam negeri kurang laku di pasar domestik.
"Kalah dengan barang impor. Sekarang, barang impor terutama dari China itu bagus dan harga lebih murah. Masyarakat yang daya belinya relatif lesu memilih itu," ujar Ristadi.
