RI Tawarkan Proyek Tol hingga Air Rp160 Triliun ke Investor
- Kementerian PU dorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU.
- Ada 10 proyek senilai Rp42,57 triliun di sektor sumber daya air dan energi, serta 5 proyek senilai Rp31,97 triliun di sistem penyediaan air minum dan modernisasi irigasi.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 dan melibatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan proyek-proyek strategis. Saat ini, Kementerian PU tengah menyiapkan sejumlah proyek KPBU dengan total nilai lebih dari Rp160 triliun.
Dari jumlah itu, terdapat 10 proyek senilai Rp42,57 triliun di sektor sumber daya air dan energi, serta 5 proyek senilai Rp31,97 triliun yang mencakup sistem penyediaan air minum dan modernisasi irigasi.
Selain itu, ada delapan proyek berskala besar senilai Rp87,92 triliun yang siap ditawarkan, mencakup pembangunan jalan tol, energi terbarukan, serta sistem air dan irigasi.
"Seluruh proyek ini dirancang sebagai peluang investasi yang menjanjikan dengan skema transparan, berbagi risiko, dan berkelanjutan bagi mitra publik dan swasta,” kata Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2024).
1. Pemerintah tawarkan peluang investasi ke mitra internasional
Kementerian PU menawarkan peluang investasi di sektor konstruksi kepada mitra internasional dalam pertemuan virtual dengan Kantor Urusan Luar Negeri Kota Nantong, China, dan Konsulat Jenderal RI di Shanghai pada Kamis (17/4). Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama serta kebijakan pembangunan infrastruktur Indonesia yang terbuka lebar bagi investor asing.
"Beberapa misi tersebut secara langsung selaras dengan peran Kementerian PU seperti menjamin ketahanan air, pangan, dan energi," ujarnya.
Kemudian, memperluas infrastruktur, membuka lapangan kerja, meningkatkan konektivitas wilayah perdesaan, serta membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan mendukung pengembangan SDM yang inklusif.
2. Ada empat prioritas pembangunan infrastruktur di 2025
Diana menyampaikan prioritas pembangunan infrastruktur nasional pada 2025 akan difokuskan pada empat sektor utama. Pertama, sektor sumber daya air yang mencakup penguatan irigasi dan perlindungan pantai.
Kedua, pembangunan jalan dan jembatan, termasuk jalan tol dan flyover strategis. Ketiga, infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan lingkungan permukiman. Keempat, infrastruktur strategis seperti fasilitas pendidikan dan pasar rakyat.
Dia menambahkan, target pembangunan akan terus ditingkatkan pada tahun 2026 dengan skala dan jangkauan yang lebih luas.
3. Pemerintah menyederhanakan proses perizinan usaha
Diana menyampaikan Indonesia terus menyederhanakan proses perizinan usaha untuk mendukung iklim investasi, antara lain melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan kebijakan perpajakan berbasis wilayah.
Dia juga menegaskan keterlibatan investor asing telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk melalui mekanisme International Competitive Bidding.
Diana turut menyampaikan apresiasi kepada delegasi Pemerintah Kota Nantong atas ketertarikan dan keterlibatannya dalam menjajaki kerja sama infrastruktur di Indonesia. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat konektivitas antarnegara.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat konektivitas dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kedua negara,” ucap Diana.
