Bahlil Gandeng BIN dan Kejagung Usut Kejanggalan Stok Batu Bara PLN
- Bahlil Lahadalia menggelar rapat lintas lembaga bersama BIN, Kejagung, dan DPR untuk menyelidiki penyebab gangguan pasokan batu bara yang memicu pemadaman listrik bergilir di PLN.
- Ia menyoroti kejanggalan data stok batu bara PLN karena kontrak pasokan sudah mencapai 141 juta ton dari kebutuhan tahunan 154 juta ton, namun stok disebut habis pada pertengahan tahun.
- Pemerintah menemukan kendala pada pasokan batu bara berkalori medium-tinggi dan meminta PLN serta perusahaan tambang segera mengantisipasi agar krisis energi tidak terulang.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara atas adanya permasalahan terkait pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) yang menyebabkan kasus pemadaman listrik bergilir beberapa pekan terakhir.
Menanggapi persoalan tersebut, Bahlil langsung menggelar pertemuan khusus bersama Jaksa Agung ST Burhanudin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, DPR, pimpinan DPR Pak Dasco, saya, Mensesneg, Seskab," kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
1. Selidiki masalah berulang sejak krisis 2022
Bahlil menjelaskan pertemuan lintas lembaga tersebut sengaja dipimpin langsung oleh dirinya demi membedah akar persoalan yang sebenarnya di PLN. Menurutnya, situasi yang dihadapi PLN saat ini menyerupai kejadian pada 2022.
Pada tahun tersebut, kondisi serupa bahkan sempat membuat pemerintah mengambil kebijakan ekstrem dengan melarang seluruh aktivitas ekspor batu bara ke luar negeri, demi menjaga pasokan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kita mau bedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN. Karena PLN di tahun 2022, juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara. Saya mau tanya sebenarnya apa sih, akhirnya aku pimpin rapat, Bos," ujarnya.
2. Soroti keanehan stok batu bara
Bahlil membeberkan hitung-hitungan data untuk menunjukkan adanya kejanggalan dalam manajemen stok. Berdasarkan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO), total kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit selama satu tahun 154 juta metrik ton.
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang sebesar 180-190 juta metrik ton. Dari jumlah itu, pasokan yang sudah diverifikasi dan disanggupi mencapai 160-170 juta ton.
Hingga Juni 2026, kontrak yang sudah diikat oleh PLN awalnya sebesar 134 juta metrik ton, dan dalam beberapa hari terakhir telah meningkat menjadi 141 juta metrik ton.
Bahlil mempertanyakan logika operasional PLN karena dengan kebutuhan tahunan 154 juta metrik ton dan kontrak yang sudah aman sebesar 141 juta metrik ton, sisa kebutuhan hanya tinggal 13 juta metrik ton.
"Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abuleke apa lagi gitu lho. Nggak, ini aku jujur-jujur aja nih. Berarti kan ada sesuatu," tuturnya.
3. PLN diminta bisa mengantisipasi
Setelah dilakukan pengecekan lebih mendalam, ditemukan pasokan yang sempat terkendala adalah jenis batu bara kalori medium-tinggi di atas 5.000 kkal/kg yang digunakan sebagai campuran pembakaran.
"Kita cek, ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan. Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan kamu, perusahaan. Gitu lho, jangan air sudah di batang leher baru teriak," kata Bahlil.
