Erick Thohir Mau Bentuk Badan Pengelola Seluruh Transportasi Publik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berencana membentuk badan usaha baru guna mengelola seluruh transportasi publik. Rencana tersebut utamanya diberlakukan untuk layanan transportasi umum di Jabodetabek.
Hal tersebut disampaikan Erick pasca melakukan pertemuan dengan Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada Rabu (19/10/2022).
"Jadi kita mencontoh di banyak negara lain seperti di Inggris dan Singapura ketika transportasi publik ini bersinergi total sehingga mempermudah akses penumpang. Hari ini sudah mulai terjadi, tapi belum maksimal nah ini yang mesti kita dorong karena belum ada payung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutur Erick kepada awak media.
Baca Juga: Siaga Banjir, Heru Budi Minta Wali Kota sampai Camat Gak Ambil Cuti
1. Aset transportasi publik yang ingin dijadikan satu
Erick menuturkan sejumlah aset transportasi publik yang bisa dijadikan satu kesatuan.
Transportasi umum tersebut di antaranya adalah MRT dan juga kereta commuter line yang telah menjadi favorit warga Jakarta dan sekitarnya.
"MRT, LRT, Commuter Line semua yang sudah dibangun sekarang ini menjadi satu kesatuan, supaya sistemnya sama. Bukan tidak mungkin akan ada kepemilikan bersama karena hari ini kan eranya kebersamaan," kata Erick.
Editor’s picks
Baca Juga: Erick Thohir Antar Presiden FIFA Bersua Jokowi, Ini Alasannya!
2. Presiden Jokowi ingin ada satu kesatuan soal transportasi publik
Rencana penyatuan seluruh layanan transportasi umum merupakan arahan sekaligus impian dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Erick mengatakan, saat ini transportasi publik yang sudah ada di Indonesia seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan Commuter Line masih berjalan dengan aset sendiri-sendiri.
"Mimpinya Pak Presiden, Pak Heru juga sudah ditugaskan bagaimana ini menjadi satu kesatuan dengan sistem yang satu, dengan sistem payment yang satu, tetapi kan ini harus menjadi satu payung hukum, gak bisa seperti hari ini yang masih pisah-pisah. Kalau negara lain bisa masa kita nggak," paparnya.
3. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen lanjutkan sinergi dengan Kementerian BUMN
Sementara itu, Heru Budi Hartono memastikan ingin terus melanjutkan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan BUMN yang sudah berjalan sampai saat ini agar transportasi umum semakin mudah digunakan oleh masyarakat.
"Saya meminta arahan ke Bapak Menteri BUMN dan menyinergikan apa yang bisa kami perbuat untuk publik dan mempererat transportasi umum dan lain-lain. Sudah ada tahapannya, nanti kami detailkan. Kami pasti akan sering ke bapak Menteri BUMN dan staf bapak untuk mendalami," beber Heru.