RISET IDEAS: UU Cipta Kerja Lahirkan Ketimpangan Tenaga Kerja

08 Okt 2020, 18:15 WIB

Ilustrasi - Suasana demo tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Kamis (8/10/2020) di kawasan Monas (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Jakarta, IDN Times - Pasar tenaga kerja yang fleksibel yang diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sebab, masih banyak tenaga kerja tidak terampil (low skilled workers).

Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Askar Muhammad, mengatakan apabila pasar tenaga kerja fleksibel diterapkan pada lingkungan yang belum siap akan meningkatkan ketimpangan antara tenaga kerja terampil (high-skilled workers) dan tenaga kerja tidak terampil (low-skilled workers).

“Pasar tenaga kerja yang fleksibel akan lebih menguntungkan high-skilled workers. Sebab, dengan keterampilannya, ia akan lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan lagi. Hal ini berbeda dengan low-skilled workers yang bisa dipastikan sulit mendapatkan pekerjaan kembali bila ada PHK,” ungkap Askar dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/10/2020).

1. UU Ciptaker memudahkan perusahaan rekrut dan lepas buruh

Ilustrasi aktivitas buruh di salah satu pabrik kopi di Sumatra Utara. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Menurut Askar, kerangka besar yang terkandung di dalam undang-undang Cipta Kerja--khususnya klaster ketenagakerjaan--adalah membangun pasar tenaga kerja yang fleksibel. Itu akan mempermudah perusahaan untuk merekrut dan melepas tenaga kerja.

“Deregulasi dan liberalisasi peraturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan alih daya (outsourcing) mengonfirmasi bahwa tujuan UU ini adalah untuk menurunkan biaya perekrutan dan pemutusan hubungan kerja tenaga kerja. Secara bersamaan, UU ini juga mendesain biaya tenaga kerja yang lebih murah bagi pemberi kerja,” kata Askar.

2. Biaya PHK yang rendah menghindarkan perusahaan dari kebangkrutan

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Askar menambahkan, rendahnya biaya pemutusan hubungan kerja juga akan menghindarkan perusahaan dari risiko bangkrut. Pada kondisi usaha sedang lesu, melakukan pemutusan hubungan kerja akan menurunkan biaya bagi perusahaan. Pada jangka panjang, turunnya angka perusahaan yang tutup karena bangkrut akan berujung pada penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

“Sekilas konsep yang ditawarkan ini indah. Akan tetapi, negara-negara yang memiliki fleksibilitas pasar tenaga kerja tinggi adalah negara-negara yang memiliki SDM yang sudah baik, seperti Singapura, Denmark, Jepang, Jerman, dan negara Skandinavia,” tuturnya.

3. UU Ciptaker menimbulkan polemik di tengah masyarakat

Massa AKBAR Sumut berjumlah ribuan terdiri dari berbagai elemen (IDN Times/Prayugo Utomo)

UU Cipta Kerja terdiri dari seribu halaman yang berisi 15 Bab dan 174 pasal, di mana secara garis besar mencakup:

Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan
Perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi
Ketenagakerjaan
Riset dan inovasi
Kemudahan berusaha
Pengadaan lahan
Kawasan ekonomi
Investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional,
Dukungan administrasi pemerintahan, dan sanksi.

Berikut beberapa substansi dalam omnibus law Cipta Kerja:
Ketenagakerjaan

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang jenis dan sifat kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. PKWT tak diadakan untuk pekerjaan bersifat tetap.
2. Tak ada pembatasan lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
3. Upah minimum sektoral dihapuskan.
4. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya untuk ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu.
5. Besaran pesangon pekerja sebesar 32 kali gaji. Sebanyak 23 kali ditanggung pemberi kerja dan 9 kali ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
6. Penambahan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk jenis pekerjaan paruh waktu dan ekonomi digital (paling lama 8 jam sehari atau 40 jam per minggu)
7. Waktu kerja untuk pekerjaan khusus dapat lebih banyak 8 jam per hari. Ini berlaku untuk sektor seperti migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

UMKM dan Koperasi

1. Mengatur terkait kemudahan berusaha, insentif, dan perlindungan hukum bagi UMKM.
2. Pemerintah memprioritaskan produk dan jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa.

Kawasan Ekonomi Khusus

1. Perluasan kegiatan KEK untuk sector pendidikan dan Kesehatan.
2. Pembentukan Bank Tanah untuk reforma agraria, minimal 30 persen dari tanah yang dikelola.

RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang, setelah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020) petang. Hingga kini, UU Ciptaker masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan, UU tersebut memicu gelombang demo buruh di berbagai wilayah.

Setelah melalui perdebatan panjang dan proses yang alot, RUU Ciptaker ini disepakati tujuh fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, NasDem, dan PAN. Sedangkan, dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS. Demokrat juga walk out dari rapat paripurna.

Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada Ketua DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.