Satu Tahun Memimpin, Prabowo Belum Injakkan Kaki di Proyek IKN

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan Prabowo tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Namun, menurut pria yang akrab disapa AHY itu, proyek tersebut akan dilakukan dengan sejumlah penyesuaian, mengingat pemerintahan Prabowo juga memiliki berbagai prioritas pembangunan lain di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami akan lanjutkan IKN tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian karena juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain seluruh Indonesia," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu menekankan, keterbatasan anggaran juga menjadi pertimbangan dalam proyek pembangunan, termasuk IKN. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian pembangunannya.

"Kami juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas, tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu, kami juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar AHY.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Dia bahkan telah menyetujui anggaran tahap kedua senilai Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Presiden pada 21 Januari 2025. Anggaran untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukungnya.

"Dana Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi," ujar Basuki.

Selain membangun infrastruktur baru, dana tersebut juga dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengelolaan sarana serta prasarana yang sudah selesai dikerjakan. Pengelolaan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab Otorita IKN setelah sebelumnya ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan serta Kawasan Permukiman.

Prabowo telah menandatangani Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam Perpres itu, salah satunya menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di 2028," tulis Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dalam lampirannya, dikutip Jumat (19/9/2025).

Prabowo juga menetapkan target pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN sebanyak 1.700 hingga 4.100 orang pada 2025.

"Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang," bunyi lampiran Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Penyelenggaraan pemerintahan di IKN juga ditopang penerapan sistem kota cerdas yang ditargetkan sudah berjalan 25 persen. Untuk mendukung hal itu, pemerintah melaksanakan dua langkah utama, yaitu pemindahan ASN dan unsur pertahanan-keamanan ke Nusantara, serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas di kawasan tersebut.