Saudi Peringatkan Ancaman Jalur Maritim Teluk bagi Energi Global

Faisal menyerukan agar komunitas internasional memikul tanggung jawabnya dalam menghadapi segala hal yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dia menegaskan perlindungan navigasi internasional dan ketahanan rantai pasok merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama internasional secara serius.

Langkah kerja sama tersebut ditekankan demi mencegah perekonomian dunia terpapar risiko yang berdampak pada seluruh dunia.

“Komunitas internasional telah absen dari memikul tanggung jawabnya dalam menghadapi semua hal yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional,” ujar Faisal di hadapan Majelis Umum PBB.

Kerajaan Arab Saudi menggarisbawahi pentingnya memastikan perlindungan kebebasan navigasi di seluruh jalur perairan internasional. Rute strategis yang disorot mencakup Selat Hormuz, Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, hingga kawasan Teluk Aden.

Teheran telah mengganggu arus pelayaran melalui Selat Hormuz sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada akhir Februari. Kelompok Houthi di Yaman selaku sekutu Iran kemudian melakukan hal serupa di Selat Bab al-Mandab, padahal kedua rute tersebut merupakan jalur vital ekspor minyak dan gas dunia.

Faisal menuntut kondisi lalu lintas di Selat Hormuz dipulihkan seperti situasi sebelum 28 Februari tanpa pengenaan biaya, pajak, atau pembatasan. Pidato tersebut disampaikan tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak usulan kesepakatan dari Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan imbalan yang di antaranya mencakup gencatan senjata di Timur Tengah dan pencairan aset Iran yang dibekukan.

Pemerintah Arab Saudi menegaskan penolakan terhadap tindakan pihak mana pun yang memanfaatkan jalur perairan strategis untuk menekan negara lain.

“Kerajaan menolak penggunaan jalur vital ini oleh pihak mana pun sebagai alat untuk menekan, mengancam, atau merugikan kepentingan negara-negara, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait,” tegas Faisal.

Faisal menyatakan Arab Saudi bersama negara-negara kawasan lain telah menjadi sasaran serangan terang-terangan dari Iran yang menyasar keamanan, aset, serta fasilitas sipil dan ekonomi. Dia menegaskan hak penuh negaranya untuk melindungi keamanan dan kedaulatannya, warga negara serta penduduknya, dan aset-aset nasionalnya.

Arab Saudi turut menyampaikan dukungan terhadap berbagai inisiatif deeskalasi konflik, khususnya langkah peredaan ketegangan yang dipimpin oleh Qatar dan Pakistan. Inisiatif tersebut dipandang dapat membantu memulihkan stabilitas kawasan sekaligus membuka ruang yang kondusif bagi dialog dan diplomasi.

Terkait isu Palestina, Faisal menyoroti penderitaan rakyat Palestina yang terus berlanjut di Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta menegaskan bahwa tindakan Israel yang menargetkan warga sipil, menghalangi bantuan kemanusiaan, berupaya melakukan penggusuran paksa, dan memperluas permukiman ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Faisal menegaskan perdamaian yang adil dan abadi hanya dapat terwujud melalui implementasi solusi dua negara serta pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.