ilustrasi keamanan siber (pexels.com/Antoni Shkraba Studio)
Selain itu, BI masih melihat adanya potensi kesenjangan tingkat keberdayaan konsumen antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah. Kondisi tersebut membuat program perlindungan konsumen perlu dirancang lebih terarah sesuai dengan karakteristik risiko dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
"Masih ada potensi juga kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, sehingga program perlindungan konsumen perlu lebih terarah sesuai dengan risiko dan kebutuhan konsumen," ungkapnya.
Untuk itu, BI berharap hasil IKKSP dapat menjadi acuan bersama bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan perlindungan konsumen ke depan.
Filianingsih menambahkan, kantor perwakilan BI di daerah juga memiliki peran strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra terkait. Dengan demikian, edukasi perlindungan konsumen dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, tujuan penguatan perlindungan konsumen bukan sekadar meningkatkan angka indeks, melainkan membangun masyarakat yang mampu bertransaksi secara aman dan memahami hak-haknya sebagai konsumen.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan transaksi digital, mulai dari melindungi data pribadi, mewaspadai berbagai modus penipuan, hingga memanfaatkan kanal pengaduan resmi apabila mengalami masalah. BI juga mendorong masyarakat tidak hanya menjadi konsumen yang berhati-hati, tetapi turut berperan dalam mengedukasi dan mengingatkan lingkungan sekitarnya mengenai pentingnya keamanan transaksi digital