Serangan Siber Cuma 0,001 Persen, BI Tetap Waspadai Kepercayaan Publik

- BI mencatat serangan siber pada transaksi pembayaran digital sepanjang 2026 hanya 0,001 persen, tetapi tetap ditangani serius karena berpotensi mengurangi kepercayaan publik.
- IKKSP 2026 mencapai 77,03 persen, naik 12,36 poin dari 2023. Namun, keberdayaan konsumen masih berkategori kritis dan belum berdaya.
- BI melihat kesenjangan keberdayaan konsumen antarwilayah dan kelompok, sehingga perlindungan, edukasi keamanan transaksi, serta pengawasan perlu disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan daerah.
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mencatat serangan siber terhadap sistem pembayaran digital sepanjang 2026 hanya mencapai 0,001 persen dari total transaksi digital.
Meski porsinya terbilang kecil, ancaman tersebut tetap perlu diwaspadai karena berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan sistem pembayaran.
1. Kepercayaan masyarakat penting jaga keberlanjutan ekosistem pembayaran digital

Ilustrasi serangan siber (pexels.com/Tima Miroshnichenko) Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pemberitaan mengenai serangan siber kerap menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan transaksi digital, jumlah serangan tersebut relatif kecil.
"Memang (jumlah serangan siber) kecil, tetapi tetap memengaruhi kepercayaan. Jadi, tetap harus kita tangani dengan baik," ujar Filianingsih dalam acara GEBER PK 2027, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pembayaran digital. Dengan demikian, penguatan keamanan sistem pembayaran harus berjalan beriringan dengan peningkatan perlindungan konsumen.
2. Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) naik 12,36 poin

Ilustrasi penyidik kejahatan siber (pexels.com/Mikhail Nilov) Di sisi lain, BI juga terus mengukur tingkat keberdayaan konsumen dalam menggunakan layanan sistem pembayaran melalui Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP).
"Hasil survei IKKSP 2026 menunjukkan indeks keberdayaan konsumen mencapai 77,03 persen. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil pengukuran pada 2023 yang sebesar 64,67 persen," ungkap Fillianingsih.
Adapun, pengukuran dilakukan melalui 46 kantor perwakilan BI di berbagai daerah. Survei tersebut memotret pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, hingga setelah menggunakan layanan sistem pembayaran. Peningkatan indeks tersebut mencerminkan semakin baiknya kemampuan konsumen dalam mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan layanan, serta lebih berhati-hati ketika bertransaksi.
Meski demikian, Filianingsih mengingatkan bahwa tingkat keberdayaan konsumen masih berada dalam kategori kritis dan belum mencapai kategori berdaya. Artinya, konsumen masih perlu meningkatkan kebiasaan bertransaksi secara aman, sekaligus memahami dan berani memperjuangkan haknya ketika mengalami permasalahan dalam penggunaan layanan sistem pembayaran.
3. Ada potensi kesenjangan keberdayaan konsumen antarkelompok masyarakat dan antarwilayah

ilustrasi keamanan siber (pexels.com/Antoni Shkraba Studio) Selain itu, BI masih melihat adanya potensi kesenjangan tingkat keberdayaan konsumen antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah. Kondisi tersebut membuat program perlindungan konsumen perlu dirancang lebih terarah sesuai dengan karakteristik risiko dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
"Masih ada potensi juga kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, sehingga program perlindungan konsumen perlu lebih terarah sesuai dengan risiko dan kebutuhan konsumen," ungkapnya.
Untuk itu, BI berharap hasil IKKSP dapat menjadi acuan bersama bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan perlindungan konsumen ke depan.
Filianingsih menambahkan, kantor perwakilan BI di daerah juga memiliki peran strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra terkait. Dengan demikian, edukasi perlindungan konsumen dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, tujuan penguatan perlindungan konsumen bukan sekadar meningkatkan angka indeks, melainkan membangun masyarakat yang mampu bertransaksi secara aman dan memahami hak-haknya sebagai konsumen.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan transaksi digital, mulai dari melindungi data pribadi, mewaspadai berbagai modus penipuan, hingga memanfaatkan kanal pengaduan resmi apabila mengalami masalah. BI juga mendorong masyarakat tidak hanya menjadi konsumen yang berhati-hati, tetapi turut berperan dalam mengedukasi dan mengingatkan lingkungan sekitarnya mengenai pentingnya keamanan transaksi digital






















