Jakarta, IDN Times - Pemerintah daerah (pemda) memiliki waktu kurang dari sepekan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 26 November 2026. Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibatasi hingga 25 November dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) hingga 30 November 2026.
Menjelang tenggat tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membahas aturan pengupahan tahun depan.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," kata Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker), Yassierli, dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).