Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi upah (IDN Times)
  • Pemda memiliki tenggat penetapan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK pada November 2026.

  • Formula baru mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

  • KSPI bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5-9,5 persen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Rabu (16/9/2026)

Said Iqbal menyampaikan usulan kenaikan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral 2027 sebesar 7,5-9,5 persen dalam konferensi pers.

1 November 2026

Penetapan kenaikan UMP 2027 disebut akan dilakukan.

10 November 2026

Penetapan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota dijadwalkan.

Senin (16/11/2026)

Yassierli menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam penetapan upah minimum. Kemnaker dan Kemendagri mengumpulkan kepala daerah untuk membahas aturan pengupahan tahun depan.

21 November 2026

Batas waktu penetapan UMP.

25 November 2026

Batas waktu penetapan UMK.

26 November 2026

Batas waktu penetapan UMSP.

30 November 2026

Batas waktu penetapan UMSK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Penetapan upah minimum untuk 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK.
  • Who?
    Pemerintah daerah, Kemnaker, Kemendagri, kepala daerah, Dewan Pengupahan Daerah, serta KSPI dan Partai Buruh.
  • Where?
    Tingkat provinsi dan kabupaten/kota di daerah masing-masing.
  • When?
    UMP paling lambat 21 November 2026, UMSP 26 November 2026, UMK 25 November 2026, dan UMSK 30 November 2026.
  • Why?
    Untuk menetapkan upah minimum tahun depan berdasarkan aturan pengupahan, KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
  • How?
    Penghitungan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, serta estimasi KHL dari data Susenas dan metode klasterisasi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah daerah sedang membahas uang upah untuk pekerja tahun depan. Kemnaker, Kemendagri, dan kepala daerah memakai data kebutuhan hidup, ekonomi, serta pekerjaan. KSPI dan Partai Buruh meminta upah naik 7,5 sampai 9,5 persen. Sekarang aturan dan jumlah kenaikannya masih dibahas sebelum batas waktu penetapan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penggunaan data Susenas, pertimbangan kondisi ekonomi, dan dialog sosial memberi ruang bagi penetapan upah minimum yang memperhatikan kebutuhan hidup serta karakteristik tiap daerah. Keterlibatan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan organisasi buruh juga membuat proses pembahasan dapat menampung aspirasi dari berbagai pihak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah daerah (pemda) memiliki waktu kurang dari sepekan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 26 November 2026. Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibatasi hingga 25 November dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) hingga 30 November 2026.

Menjelang tenggat tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membahas aturan pengupahan tahun depan.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," kata Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker), Yassierli, dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

1. Penetapan upah minimum 2027 gunakan formula baru

ilustrasi seseorang menggunakan kalkulator dan laptop sambil mencatat di meja (pexels.com/Mikhail Nilov)

Pemerintah daerah harus berpedoman pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja dalam menetapkan upah minimum tahun depan.

Aturan tersebut mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan UMSP. Lebih lanjut, penetapan UMK dan UMSK berada dalam kewenangan gubernur sesuai kebijakan masing-masing daerah.

Dalam menentukan besaran upah minimum, pemerintah menggunakan tiga pertimbangan, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Perhitungannya juga memasukkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta indeks tertentu yang ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1,0.

2. Kemnaker gunakan data Susenas untuk menghitung KHL

ilustrasi seseorang menghitung uang tunai dengan kalkulator dan dokumen di atas meja (pexels.com/Tima Miroshnichenko)

Kemnaker juga menyiapkan estimasi KHL dengan mengacu pada pola konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Penghitungan KHL meliputi empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Kemnaker turut menyusun estimasi hingga tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, pemerintah menggunakan metode klasterisasi dengan mengelompokkan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik wilayah.

Hasil penghitungan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam membahas besaran upah minimum. Yassierli meminta proses pembahasan tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui dialog sosial agar aspirasi di masing-masing daerah dapat disampaikan.

3. KSPI minta UMP naik minimal 7,5 persen

Presiden KSPI Said Iqbal (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral pada 2027 sebesar 7,5–9,5 persen. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan usulan tersebut akan diperjuangkan oleh KSPI, Partai Buruh, serta Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB).

Menurut Said, usulan tersebut disampaikan karena penetapan kenaikan UMP 2027 akan dilakukan pada 1 November 2026. Sementara itu, penetapan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota dijadwalkan pada 10 November 2026.

"Jelas 7,5 persen sampai 9,5 persen yang akan diperjuangkan oleh kaum buruh, khususnya KSPI dan Partai Buruh dan yang bergabung di Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB), yaitu usulannya 7,5 persen sampai 9,5 persen," katanya dalam konferensi pers, Rabu (16/9/2026).

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More