Sri Mulyani Lantik Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru Besok
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melantik dua direktur jenderal baru pada Jumat (23/5/2025) untuk menggantikan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Bea dan Cukai Askolani.
- Pelantikan disiarkan secara daring pada pukul 09.30 WIB, diikuti konferensi pers APBN KiTA bersama jajaran dirjen baru pada pukul 13.30 WIB.
- Tugas Dirjen Bea dan Cukai baru termasuk perluasan objek cukai, pengawasan ketat di pelabuhan dan perbatasan, serta meningkatkan pendapatan bea masuk sebesar Rp301,6 triliun hingga akhir tahun.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melantik dua direktur jenderal (dirjen) baru pada Jumat (23/5/2025). Kedua pejabat yang baru akan menggantikan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Bea dan Cukai Askolani.
Pelantikan ini tidak hanya mencakup pengangkatan dua dirjen baru, tetapi juga disertai dengan rotasi jabatan. Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai posisi apa saja yang akan mengalami pergantian dan siapa yang akan mengisinya.
Berdasarkan informasi yang diterima, pelantikan akan disiarkan secara daring pada pukul 09.30 WIB. Setelah itu, Kementerian Keuangan akan menggelar konferensi pers APBN KiTA bersama jajaran dirjen baru pada pukul 13.30 WIB.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengundang dua calon dirjen, yaitu Bimo Wijayanto yang dikabarkan akan menjabat sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama yang akan menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai, ke Istana Kepresidenan pada Selasa (20/5).
1. Tantangan perluasan objek cukai hingga cegah barang ilegal di perbatasan
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dihadapi Dirjen Bea dan Cukai yang baru.
Tantangan tersebut meliputi perluasan objek cukai, khususnya untuk batu bara, serta pengawasan ketat di pelabuhan dan perbatasan guna mencegah masuknya barang ilegal.
"Pengaturan cukai rokok yang tepat untuk menekan peredaran rokok ilegal, serta reformasi sistem administrasi yang selama ini dinilai rumit agar lebih memudahkan pelaku usaha," beber dia menegaskan, Kamis (23/5).
2. Cari strategi kejar target penerimaan bea dan cukai Rp301,6 triliun
Meskipun calon Dirjen Bea dan Cukai memiliki latar belakang militer, Bhima menilai hal tersebut kurang tepat. Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa pengawasan bea dan cukai akan menjadi lebih baik, dan justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Bhima menegaskan bahwa upaya meningkatkan pendapatan bea dan cukai tidak hanya membutuhkan ketegasan dalam pengawasan barang ilegal, tetapi juga memerlukan seorang konseptor untuk perluasan barang kena cukai.
"Khawatirnya, target penerimaan bea masuk sebesar Rp301,6 triliun bakal mengalami shortfall lagi tahun ini. Apalagi di tengah perang dagang, banjir barang impor ilegal, hingga merebaknya rokok ilegal," ungkapnya.
Adapun target penerimaan bea dan cukai tahun ini mencapai Rp301,6 triliun, dan realisasi hingga Maret baru mencapai Rp77,5 triliun, atau 25,7 persen dari target. Artinya, Dirjen Bea dan Cukai yang baru harus mengejar penerimaan sebesar Rp224,1 triliun hingga akhir tahun.
3. Tantangan dirjen pajak baru untuk kerek rasio pajak
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, mengatakan bahwa Dirjen Pajak yang baru memiliki tugas besar untuk membenahi Coretax, sistem yang kerap bermasalah sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2025.
Bimo Wijayanto, yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pemerintahan, sempat memegang posisi strategis di bidang ekonomi dan investasi serta menjadi komite audit di BUMN. Bimo juga pernah bekerja di Ditjen Pajak pada periode Januari 2003 hingga Januari 2019.
Atas dasar latar belakang tersebut, Bimo diharapkan dapat memimpin Ditjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
"Pada saat ini, DJP punya pekerjaan rumah besar dalam pembenahan Coretax dan upaya untuk mengerek rasio pajak," kata Prianto.
Adapun target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp2.189,3 triliun dan hingga Maret baru terealisasi Rp322,66 triliun atau 14,7 persen. Dengan demikian diperlukan strategi dan langkah extra effort untuk merealisasikan target penerimaan pajak tahun ini yang masih tersisa Rp1.866,64 triliun.
