Calon Dirjen Pajak dan Calon Dirjen Bea Cukai Menghadap Prabowo
- Presiden Prabowo memanggil calon Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan calon Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Budi Utama ke Istana Kepresidenan Jakarta.
- Bimo mengaku mendapat informasi untuk asesmen menjadi Dirjen Pajak pada 20 Maret 2025 dan belum mengetahui kapan akan dilantik.
- Budi enggan membeberkan arahan Presiden Prabowo, namun menyebut Presiden ingin Ditjen Pajak bisa lebih bermartabat.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memanggil calon Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan calon Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Budi Utama ke Istana Kepresidenan Jakarta. Bimo mengaku, mendapat banyak arahan terkait masalah perpajakan dari Presiden Prabowo.
"Hari ini saya dengan Pak Letjen Djaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan, beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," ujar Bimo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5/2025).
"Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka," sambungnya.
1. Bimo diberitahu terkait asesmen untuk jadi Dirjen Pajak pada 20 Maret
Saat ditanya lebih dalam terkait jabatannya, Bimo mengaku mendapat informasi untuk asesmen menjadi Dirjen Pajak pada 20 Maret 2025.
"Pemberitahuannya saya diundang ke Istana untuk asesmen lah, itu 20 Maret," kata dia.
2. Kapan dilantik menjadi Dirjen Pajak?
Budi mengaku, belum mengetahui kapan akan dilantik sebagai Dirjen Pajak. Menurutnya, itu merupakan ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan," ucap dia.
3. Enggan beberkan arahan dari Presiden
Dalam kesempatan itu, Budi masih enggan membeberkan apa saja arahan yang disampaikan Presiden Prabowo. Namun, kata dia, Presiden Prabowo ingin Ditjen Pajak bisa lebih bermartabat.
"Saya belum bisa memberikan ke publik, saya harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Tapi memang ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara," ujar dia.
