Sri Mulyani: RI Harus Waspadai Dampak Evergrande dan Batas Utang AS

29 Sep 2021, 14:48 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia harus mewaspadai faktor-faktor global yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Beberapa kasus yang harus diwaspadai dampaknya ialah risiko gagal bayar di perusahaan properti China, Evergrande dan batas utang (debt limit) Amerika Serikat (AS).

"Terjadinya pembahasan di bidang fiskal seperti debt limit yang terjadi di AS ini semua jadi faktor yang harus kita waspadai," kata Sri Mulyani dalam webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 CIMB Niaga, Rabu (29/9/2021).

1. Indonesia juga perlu waspada pengurangan stimulus moneter AS

IDN Times/Holy Kartika

Selain Evergrande dan debt limit AS, bendahara negara ini juga mewanti-wanti kebijakan tapering off Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserves (The Fed) pada akhir 2021 mendatang.

"Dan (harus waspada) kemungkinan terjadinya tapering off dari kebijakan moneter di AS. Ini sambil kita lihat dan jaga pemulihan ekonomi domestik kita. Kita tidak boleh lengah terhadap perubahan global yang sangat dinamis baik saat ini dan 2022," kata Sri Mulyani memaparkan.

Untuk diketahui, tapering off sendiri adalah pengurangan stimulus moneter yang dikeluarkan bank sentral saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan banyak suntikan dana likuiditas.

2. Masalah batas utang AS

ilustrasi hutang (IDN Times/Arief Rahmat)

Saat ini batas utang pemerintah AS sebesar 28,4 triliun dolar AS atau setara dengan Rp405.766,4 triliun hingga akhir tahun 2022 ini.

Legislator juga harus mencari cara untuk menaikkan pagu utang untuk menghindari risiko gagal bayar. Sementara itu analis memperingatkan bahwa pihak Departemen Keuangan AS kemungkinan akan menghabiskan otoritas pinjaman sepenuhnya antara 15 Oktober 2021 hingga 4 November 2021 ini.

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan dia akan mencoba memaksa majelis untuk memilih perpanjangan pendanaan, terpisah dari ketentuan yang akan menangguhkan batas utang pemerintah tersebut.

"Kami pasti sudah bisa mengadakan pemungutan suara bipartisan untuk mendanai pemerintah saat ini, jika bukan karena "taktik aneh" dari pemimpin Partai Demokrat di Senat," ujarnya dilansir dari Al Jazeera.

3. Polemik utang Rp4.300 triliun Evergrande

Pemandangan luar gedung China Evergrande Center di Hong Kong, China, Senin (26/3/2018). ANTARA/REUTERS/Bobby Yip.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengatakan, Indonesia dan dunia perlu berhati-hati terhadap Evergrande ini. Tidak main-main, utang perusahaan properti asal China ini mencapai 305 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.300 triliun. Menurut Channel News Asia, total utang Evergrande setara kurang dari 2 persen dari PDB China.

"Dan mereka akan mengalami situasi tidak mudah yang memberikan dampak luar biasa, baik untuk perekonomian domestik di RRT maupun dunia. Jadi kita hrs mewaspadai dengan apa yang terjadi di perekonomian Tiongkok, dengan adanya fenomena gagal bayar dari perusahaan Evergrande ini," papar Sri Mulyani.