Sri Mulyani Sabet Penghargaan Kepemimpinan dari IIF di AS

12 Okt 2021, 20:55 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Pajak Bertutur 2021 (dok. Youtube Direktorat Jenderal Pajak)

Jakarta, IDN Times - Institut Keuangan Internasional (The Institute of International Finance (IIF)) menganugerahkan Penghargaan Kepemimpinan dan Layanan atau Distinguished Leadership and Service Award kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada pertemuan tahunan anggota IIF di Washington, D.C., Senin (11/10/2021).

Itu merupakan penghargaan bergengsi dari asosiasi global industri keuangan yang memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara, termasuk Indonesia. Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan kepada individu yang telah berkontribusi luar biasa secara konsisten pada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan yang dipimpinnya.

"Penganugerahan ini menunjukkan bahwa kerja keras yang dilakukan Menteri Keuangan sebagai seorang pemimpin dan sebagai figur publik telah berkontribusi menyelamatkan tidak hanya stabilitas ekonomi dalam negeri, tapi juga dunia. Penghargaan ini juga menjadi kebanggaan Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berada di bawah kepemimpinan beliau," tutur Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Rahayu Puspasari dalam siaran pers resmi yang diterima IDN Times, Selasa (12/10/2021).

1. Sri Mulyani ditetapkan jadi panelis di sesi Pembuat Kebijakan Asia

Default Image IDN

Selain mendapatkan penghargaan, Sri Mulyani juga memperoleh permintaan menjadi panelis pada sesi Pembuat Kebijakan Asia (Asia Policymaker session) dalam pertemuan IIF. IIF sendiri merupakan bagian dari pertemuan tahunan IMF-World Bank tahun ini.

Sri Mulyani menjadi panelis pada sesi bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Stabilitas Keuangan dalam Tantangan Ketimpangan, Dekarbonisasi, Digitalisasi, serta Utang Publik" (Sustainable Economic Growth and Financial Stability in a Diverging, Decarbonizing, Digitizing, Indebted World).

"Pada sesi panel, Menkeu membahas berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan Indonesia sejak pandemik, antara lain kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan termasuk pengenalan Pajak Karbon dan peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim, serta Presidensi G20 Indonesia yang akan segera serah terima dari Italia pada akhir Oktober ini," ujar Rahayu.

2. Sri Mulyani kemukakan tiga aspek yang jadi fokus Pemerintah Indonesia selama pandemik

Default Image IDN

Sejak awal pandemik, Sri Mulyani mengatakan bahwa tujuan Pemerintah Indonesia adalah fokus pada upaya perlindungan kesehatan masyarakat, mempertahankan daya beli masyarakat, dan melindungi pelaku usaha dari kebangkrutan.

Sri Mulyani pun kemudian memaparkan respons Pemerintah Indonesia yang fokus pada tiga aspek, yaitu intervensi kesehatan, perlengkapan keselamatan dan pemulihan, serta agenda reformasi struktural yang berkelanjutan.

"Dukungan fiskal terus disalurkan untuk upaya penanganan pandemik terutama untuk 3T (testing, tracing, treatment), penguatan sistem kesehatan, vaksinasi gratis, dan insentif tenaga kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk segera mencapai kekebalan kelompok dengan menargetkan vaksinasi bagi 208 juta penduduk atau 416 juta suntikan vaksin yang saat ini telah mencapai 1,5 hingga 2 juta suntikan tiap harinya," papar dia.

3. Sri Mulyani sampaikan perihal pajak karbon dalam pertemuan IIF 2021

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memasukkan instrumen pajak karbon. Hal itu kemudian mendapatkan perhatian internasional dan disambut secara positif dalam pertemuan IIF 2021. IIF kemudian menyebut Indonesia sebagai juara untuk upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

"Indonesia sudah ambil bagian dalam upaya pengendalian perubahan iklim, dan seyogyanya negara lain juga mengambil bagiannya," kata Sri Mulyani menanggapi status juara yang disampaikan IIF.

Pengenalan pajak karbon sendiri terkait dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri (business as usual/BAU) atau hingga 41% dengan bantuan internasional dalam Paris Agreement.