Jelang Nataru, Kemenhub Soroti Kelaikan Dua Kapal Penumpang di Lombok

- Kemenhub menemukan ketidaksesuaian mayor pada KMP Mutiara Indonesia dan KMP Roditha dalam pemeriksaan kelaiklautan di Lombok menjelang Nataru 2026/2027.
- Kedua kapal direkomendasikan dibatasi operasionalnya hingga dilarang berlayar sebelum seluruh kekurangan diperbaiki dan persyaratan keselamatan dipenuhi.
- Selain inspeksi fisik, Kemenhub mengadakan evaluasi keselamatan serta pelatihan pemeriksaan bagi petugas dan operator kapal Ro-Ro di wilayah Lombok.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pengawasan kelaiklautan kapal penumpang guna memastikan armada yang beroperasi pada Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 memenuhi standar keselamatan pelayaran.
Dalam kegiatan tersebut Kemenhub menemukan sejumlah ketidaksesuaian mayor pada dua kapal penumpang yang menjalani pemeriksaan kelaiklautan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Temuan tersebut membuat kedua kapal direkomendasikan untuk dibatasi operasionalnya hingga dilarang berlayar sampai seluruh kekurangan diperbaiki.
Pemeriksaan dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 18-20 November 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Dua kapal yang menjadi objek pemeriksaan yakni KMP Mutiara Indonesia milik PT Atosim Lampung Pelayaran di Pelabuhan Labuhan Lombok dan KMP Roditha milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Pelabuhan Lembar.
Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Marine Inspector Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuhan Lombok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), serta AMSAT Internasional.
Tim memeriksa kondisi teknis kapal, termasuk ketersediaan dan kesiapan peralatan serta perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menegaskan setiap temuan yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran harus segera ditindaklanjuti oleh pemilik maupun operator kapal.
"Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Kapal yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian mayor harus segera menyelesaikan seluruh perbaikan dan memenuhi persyaratan keselamatan sebelum diizinkan kembali beroperasi," kata Samsuddin dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Uji petik kelaiklautan kapal penumpang tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.
Selain pemeriksaan fisik kapal, Kemenhub juga menggelar evaluasi keselamatan dan pelatihan teknis pemeriksaan kapal pada 20 November 2026. Kegiatan ini melibatkan tim ahli AMSAT Internasional dan KSOP Kelas III Lembar.
Pesertanya terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut serta pemilik dan operator kapal Ro-Ro penumpang di wilayah Lombok dan sekitarnya.
Dalam pelatihan tersebut, tim ahli AMSAT memberikan materi pemeriksaan peralatan dan perlengkapan keselamatan kapal. Peserta juga mendapatkan penguatan pemahaman mengenai penerapan budaya keselamatan atau safety culture di lingkungan pelayaran.
Samsuddin mengatakan, pengawasan kelaiklautan kapal perlu diikuti peningkatan kompetensi petugas pemeriksa serta kesadaran operator dalam menerapkan standar keselamatan. Melalui rangkaian pemeriksaan dan pelatihan tersebut, Kemenhub menargetkan kapal penumpang yang beroperasi selama periode Nataru 2026/2027 memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran.






















