Subsidi per April Sentuh Rp62 Triliun, 68 Persen untuk Energi

23 Mei 2023, 13:28 WIB

Ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan telah membayarkan subsidi hingga Rp62 triliun per April 2023. Subsidi ini disalurkan untuk berbagai sektor, seperti energi, pertanian, hingga kesehatan.

"Subsidi yang sudah kita bayarkan Rp62 triliun, baik untuk BBM, LPG (liquefied petroleum gas) 3 kg, listrik bersubsidi dan subsidi untuk uang muka perumahan, serta subsisi nonenergi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).

Dari total nilai tersebut, porsi subsidi energi tercatat cukup besar yakni 68 persen. Sri Mulyani juga menyebut realisasi pembayaran subsidi energi sebesar Rp42,2 triliun. Sebagai perbandingan porsi, subsidi nonenergi hanya sebesar Rp19,9 triliun.

1. Rincian realisasi pembayaran subsidi energi

Ilustrasi tabung gas (LPG) subsidi dan non subsidi Pertamina. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Rincian pemanfaatan subsidi energi yakni untuk BBM sebanyak 4,39 juta kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 2 juta metrik ton.

"Selanjutnya, untuk subsidi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, dan subsidi untuk uang muka perumahan sebanyak 50,3 ribu rumah," tuturnya.

2. Kompensasi BBM dan listrik

(IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah juga telah membayarkan kompensasi BBM dan listrik senilai Rp33,8 triliun. Realisasi ini tumbuh hingga 87,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Ini merupakan pembayaran sebagian dana kompensasi yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya," ungkapnya.

Adapun rinciannya, kompensasi BBM dibayarkan kepada Pertamina senilai Rp24,5 triliun, PT AKR Rp0,3 triliun, dan PLN senilai Rp 9 triliun.

3. Program subsidi energi tidak efektif

Logo World Bank (www.worldbank.org)

Sebelumnya, laporan Bank Dunia (World Bank), yang bertajuk World Bank's Indonesia Poverty Assessment, menyebut program subsisi energi tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Hal ini karena program-program seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas, lebih banyak dinikmati kalangan mampu dibandingkan masyarakat miskin.

Bank Dunia menyebut program semacam itu justru membebani fiskal pemerintah. Padahal, implementasi bantuan subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan. Subsidi hanya mengurangi kemiskinan sebesar 2,4 poin.

Oleh karena itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah, untuk memberikan bantuan sosial saja, dibandingkan subsidi energi.