Jakarta, IDN Times - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyebut penenggelaman kapal asing merupakan cara terbaik untuk menumpas ilegal fishing. Penenggelaman kapal asing membuat Indonesia berdaulat.
"Saya tidak hobi tenggelamkan kapal, tapi saya pikir penenggelaman kapal is the best deterent effect, impactnya kita langsung dapat," ujar Susi dalam diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Menurut Susi, pelelangan kapal asing tak efektif meredam ilegal fishing. Sebab, hasil lelang tak sebanding dengan nilai ikan yang dicuri.
"Persoalannya kalau kapal dilelang, ya lelang paling Rp1 miliar. Tapi kalau hasil nyolong (ikan) paling 2 minggu sampai 1 bulan sudah dapat Rp2 miliar sampai Rp3 miliar. Nanti tebus balik lagi, ya, tidak akan pernah jera. Kita gak mungkin tangkep semua, mereka serombongan 20, yang ketangkap paling 1-2 kapal saja," kata Susi.
Oleh sebab itu, kata Susi, sangat sayang bila Indonesia tidak memaksimalkan penerapan undang-undang yang efektif menyelesaikan persoalan. Pada masa pemerintahannya, Indonesia bisa mengusir lebih dari 10.000 kapal kurang dari 3 bulan.
"Wah, itu luar biasa efektifnya. Bukan karena saya, bukan karena angkata bersenjata, atau patroli. Tapi karena kita konsisten dan komitmen untuk menenggelamkan," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan menghapus sejumlah kebijakan yang pernah diatur oleh Susi Pudjiastuti. Salah satu kebijakan yang akan dicoret antara lain penenggelaman kapal pencuri ikan milik asing.
Pemerintah, sambung Edhy, kini tengah merancang prosedur penyerahan kapal tangkapan kepada nelayan. Termasuk pencari ikan yang berhak mendapatkan kapal. "Nelayan berjasa dan sebagainya, adalah standarnya," kata dia.
Ia melanjutkan, kapal-kapal hasil tangkapan yang kini bersandar di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam dalam kondisi baik, sehingga masih bisa dimanfaatkan untuk nelayan.
Kapal-kapal itu tidak akan ditenggelamkan. Karena menurut dia, kebijakan penenggelaman berlaku untuk kapal yang lari, sedangkan kapal yang bersandar di PSDKP sudah ada di dermaga. "Ditenggelamkan kalau begitu kita kejar lari,” katanya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb